Usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 dianggap sebagai suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh sejumlah elite partai politik. Mereka yang mengkampanyekan hal ini perlu untuk diadili.
“Dosa demokrasi terbesar adalah menunda pemilu dan pemaksaan jabatan tiga periode,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (4/3).
Menurut Jerry, elite parpol yang mengkampanyekan penundaan pemilu seperti Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, harus diadili karena diduga melanggar konstitusi.
Selain dua pimpinan parpol tersebut, Jerry juga berharap dua menteri Presiden Joko Widodo yang menggaungkan perpanjangan masa jabatan presiden, dan juga menjadi biang penundaan pemilu, untuk ikut diadili.
“Saya kira harus ada pengadilan khusus buat orang-orang seperti Bahlil Lahadalia, Cak Imin, Zulhas dan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan),” tegasnya.
Orang-orang tersebut, lanjut Jerry, telah terlihat memiliki rencana melawan konstitusi, dan ada upaya mengamandemen UUD 1945. “Ini kalau tak diadang maka bisa saja sukses rencana atau konspirasi jahat ini,” tandasnya. {rmol}
