Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, dirinya menghubungi Menteri ESDM Arifin Tasrif saat terjadi krisis batubara di dalam negeri pada Januari 2022 lalu.
Firli mengaku mencari penyebab krisis batu bara. Ada pengusaha yang tak menjalankan kewajiban untuk memasok 25 persen produksi batu baranya ke dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO). Mereka lebih memilih ekspor karena harga batu bara sedang melambung di pasar global.
Firli mengusulkan kepada Arifin agar mencabut izin para pengusaha yang nakal tersebut. Ia pun menyebut adanya menteri yang juga berbisnis batu bara.
“Saya bilang ke Menteri ESDM, ‘saya tahu penambangnya siapa, bahkan ada yang menjadi menteri penambang, saya bukan penambang, tertibkan, cabut izinnya’. Gitu. Yang tidak tunduk kepada pemerintah, kepada Undang-Undang cabut izinnya,” kata Firli dalam Rakor Pencegahan Korupsi di Bali yang disiarkan secara virtual, Jumat (18/3).
Firli juga mengusulkan agar Kementerian ESDM mencatat produksi setiap perusahaan tambang. Sehingga pemerintah memiliki data siapa pengusaha yang melanggar ketentuan DMO.
“Itu yang kita lakukan sehingga normalisasi batu bara bisa terpenuhi, sehingga sampai hari ini kita tidak ada pemadaman PLN. Itu yang dikerjakan KPK. Bukan menunggu orang untuk ditangkap saja, KPK hadir bukan untuk nangkap saja, KPK hadir untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.
Siapa saja menteri yang punya tambang batu bara? Berikut kumparan merangkumnya:
Luhut Binsar Pandjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi)
PT Toba Sejahtra, perusahaan yang didirikan pada 2004, merupakan grup perusahaan yang bergerak di bidang energi, salah satunya pertambangan batu bara. Per Oktober 2017, Luhut melepas 90 persen kepemilikan sahamnya di PT Toba Sejahtra (Persero) sehingga tinggal tersisa 9,9 persen.
Salah satu anak usaha PT Toba Sejahtra adalah PT Toba Bara Sejahtera Tbk (TOBA) yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). PT Toba Sejahtra tercatat memiliki 10 persen saham TOBA.
Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)
memiliki saham di PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) secara tidak langsung melalui PT Adaro Strategic Investment (ASI).
Salah satu pemegang saham ASI adalah PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG), perusahaan yang didirikan Sandi bersama Edwin Soeryadjaya. Di Saratoga, Sandi tercatat menguasai 21,51 persen saham.
Sandi juga pernah duduk dalam jajaran direksi Adaro. Namun ia mengundurkan diri pada 16 April 2015.
Prabowo Subianto
Paradise Papers, bocoran berisi 13,4 juta dokumen dari hasil investigasi International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) yang memuat rincian keuangan orang-orang kaya di seluruh dunia yang memarkir investasi di luar negeri untuk mendapatkan pajak rendah, menyebut Subianto sebagai direktur di Nusantara Energy Resources.
Nusantara Energy Resources memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan batu bara, yaitu Kaltim Nusantara Coal.
Namun data Paradise Papers ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon. Berdasarkan catatan kumparan, Fadli Zon mengatakan bahwa Prabowo tak punya kaitan dengan Nusantara Energy Resources Limited.
“Yang saya tahu, apa yang disebut sebagai Nusantara Energy Resources Limited itu tidak ada kaitannya dengan Pak Prabowo,” ujar Fadli pada 6 November 2017. {kumparan}
