Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI serta Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid dengan tegas menyatakan menolak kenaikan Pertamax.
Hal ini disampaikan Hidayat Nur Wahid melalui Twitter-nya pada Rabu (30/3/2022). Hidayat, mewakili PKS tolak kenaikan Pertamax yang sebelumnya telah disetujui dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Pertamina.
“PKS Tolak Kenaikan Pertamax. Pemerintah Jangan Merugikan Masyarakat,” tulis Hidayat Nur Wahid dalam pernyataannya lewat Twitter, @hnurwahid.
Hidayat juga menyingung pemerintah yang tidak konsisten dalam mengatur harga BBM.
“Saat Harga BBM Dunia Turun, Pemerintah Tidak Menurunkan Harga BBM, Tapi Saat Harga Naik, Pemerintah Segera Menaikkan,” tulis Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya dikabarkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pertamina akan menetapkan harga BBM jenis Pertamax naik jadi Rp16.000 per liter. Harga Pertamax saat ini adalah Rp9.600 per liternya.
Usulan ini disetujui oleh Komisi VI DPR RI dan dibacakan di kesimpulan RDP dengan Pertamina pada Senin (28/3).
“Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan pemerintah,” tulis salah satu kesimpulan rapat Komisi VI DPR RI yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR, Aria Bima, dikutip dari kanal Youtube Komisi VI DPR RI.
Dalam menyikapi kenaikan harga minyak, sejauh ini pertamina hanya melakukan penyesuaian harga pada sejumlah BBM non subsidi selain Pertamax. Hal ini disebutkan oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.
Jenis BBM Pertamina yang sebelumnya mengalami penyesuaian harga yakni Pertamax Turbo, Dex Lite dan Pertamina Dex yang volumenya hanya 2 persen dari total penjualan BBM Pertamina.
Terkait kenaikan Pertamax ini belum secara resmi diumumkan Pertamina, walaupun usulannya telah disetujui DPR. Hidayat Nur Wahid, menyatakan mewakili PKS tolak kenaikan Pertamax. Usulan ini menurutnya akan merugikan masyarakat. {poskota}
