Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun blak-blakan mengatakan tidak berkeberatan melihat pemerintah tegas terhadap para…
Pakar Hukum Tata Negara
Pakar Hukum Tata Negara: FPI Tak Melanggar Pancasila, Pemerintah Yang Melanggar Lebih Dulu
Di tengah memanasnya kondisi politik Tanah Air akhir-akhir ini, menyusul penangkapan eks Sekretaris FPI, Munarman…
Pakar Hukum Tata Negara: UU Cipta Kerja Praktik Legislasi Terburuk Pasca Reformasi
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan proses pembentukan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)…
Sudah Disahkan DPR, Adakah Cara Membatalkan UU Cipta Kerja?
Rapat paripurna DPR RI pada Senin (5/10/2020) menghasilkan pengesahan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi…
Prabowo, Megawati, Surya Paloh Sudahlah! Refly Harun: Pilpres 2024 Saatnya Yang Muda
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan sah-sah saja jika Prabowo akan maju lagi di Pilpres 2024, namun…
Refly Harun: Kasus Harun Masiku Jauh Lebih Berbahaya Dari Kasus Djoko Tjandra
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menanggapi soal ditangkapnya buronan kasus hak tagih (cessie) bank bali, Djoko Tjandra….
Margarito Kamis: Putusan MA Tunjukkan Pilpres 2019 Betul-Betul Busuk!
Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan Rachmawati cs terkait uji materil Peraturan Komisi Pemilihan…
Usung Gibran dan Bobby di Pilkada, Refly Harun: Golkar Sangat Pragmatis!
Partai Golkar telah memutuskan mengusung anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka di Pilwalkot Solo dan…
Pancasila Berpotensi Jadi Alat Gebuk Pemerintah Bungkam Lawan Politik
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai, dengan menjadikan Pancasila sebagai Undang-undang, berpotensi menjadi alat…
Refly Harun: Jika Dilarang Bahas Pemecatan Presiden, Buat Apa Pasal Pemakzulan?
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, turut berkomentar mengenai diskusi pemecatan presiden di UGM yang…
No More Posts Available.
No more pages to load.