Salim Fakhry, Anggota DPR RI Komisi 4 DPR yang meliputi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan merupakan sosok politisi bersahaja nan kharismatik. Ia termasuk tipe politisi yang secara alamiah tertempa oleh aktifitasnya yang sering berinteraksi dengan masyarakat luas.
Salim Fakhry tidak pernah mengenyam pendidikan politik secara formal, sebagai politisi ia mengandalkan kecerdasan akal dan nuraninya untuk mengabdi, membantu sesama terutama masyarakat Aceh Tenggara, tempatnya lahir, besar, menempa diri, dan kini Salim Fakhry mencoba berbalas budi.
Salim Fakhry lahir di Aceh Tenggara pada 21 Oktober 1968 atau kini usianya menginjak angka 54 tahun. Perjalanan politiknya terbilang cukup panjang. Ia berkarier dan menapakkan kaki di duina politik serta organisasi sejak tahun 1997.
Salim Fakhry pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun 1997 hingga 1999, kemudian lanjut berturut-turut hingga tiga periode berikutnya yakni pada periode 1999-2004 sebagai Wakil Ketua DPRD Aceh Tenggara, 2004-2009 sebagai Wakil Ketua, dan 2009-2014 sebagai Ketua DPRD Aceh Tenggara. .
Setelah empat periode berturut mengabdikan dirinya di daerah, Salim Fakhry memberanikan diri beranjak ke pentas politik nasional pada Pemilu 2014. Ia berhasil terpilih untuk pertama kalinya dan duduk di kursi empuk gedung parlemen Senayan, Jakarta.
Kedekatan dengan masyarakat Aceh Tenggara membuat M. Salim Fakhry kembali terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 63.267 di Dapil Aceh 1 yang meliputi, Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Sabang, Aceh jaya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Nagan raya, Aceh Barat Daya, Singkil, Seumeulu, Subulussalam, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues.
Kiprah dan Latar Belakang
Lulusan Pascasarjana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha ini memang terkenal loyal terhadap Partai Golkar. Sejak muda, ia sudah memilih Partai Golkar sebagai pelabuhan hatinya berpolitik, Salim Fakhry mengawali segalanya ketika ia mendapat jabatan sebagai Ketua AMPI kecamatan pada tahun 1992-1994.
Keterampilannya berpolitik kemudian membawanya mendapat amanah jabatan lain yakni sebagai Ketua KNPI kecamatan pada tahun 1992-1993. Belum selesai masa jabatannya di KNPI kecamatan, Salim Fakhry diminta untuk menjadi Sekretaris KNPI Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 1993 dan melengkapi sampai akhir masa jabatan di tahun 1998.
Tidak puas sampai di situ, Salim Fakhry kemudian mencalonkan diri sebagai Ketua KNPI Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun 2001 dan berhasil terpilih hingga menjalankan jabatan sampai akhir periode di tahun 2007. Selain KNPI, Salim Fakhry juga cukup konsen terhadap karir politiknya di Partai Golkar.
Salim Fakhry kemudian diamanahi lagi jabatan sebagai anggota Dewan Penasehat Kosgoro Aceh Tenggara pada tahun 2002-2006 dan 2004-2009 ia juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penasehat PD AMPG Aceh Tenggara.
Selain itu, ia juga merupakan bagian dari Pemuda Pancasila Aceh Tenggara sejak 2007 sampai tahun 2011. Pada tahun 2012-2015, Salim Fakhry adalah bagian ia diamanahi jabatan penting sebagai Ketua PMI Aceh Tenggara pada periode 2010-2018 dan juga Badan Narkoba Kabupaten Aceh Tenggara dari 2012-2013.
Kiprahnya yang cemerlang dan menapaki segalanya dari bawah membuat sosok Salim Fakhry dipercaya sebagai Ketua DPD II Partai Golongan Karya (Golkar) Aceh Tenggara untuk periode 2020-2025. Ia dianggap berhasil membesarkan Partai Golkar di Aceh Tenggara hingga sekarang.
Salim Fakhry dianggap memenuhi syarat PDLT {Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tecela}, syarat mendasar di internal Partai Golkar untuk menduduki jabatan strategis Ketua DPD kabupaten/kota, provinsi ataupun Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Cinta Daerah
Meski sekarang berada di level nasional, Salim Fakhry tidak lupa dengan daerahnya, Aceh Tenggara. Hal itu terbukti dari tidak pernah beranjaknya seorang Salim Fakhry dalam fokus kerjanya di DPR maupun kapasitasnya sebagai Ketua DPD Partai Golkar Aceh Tenggara mendengungkan kemajuan pembangunan di tempat lahirnya tersebut.
Bahkan Salim Fakhry rela meminggirkan egonya agar pembangunan di Aceh Tenggara berkesinambungan dan dapat dirasakan semua pihak. Dalam hal ini, ia ingin agar pembangunan di Aceh Tenggara tidak mendikotomi aliran atau golongan politik apapun.
“Tentunya tidak terlepas dari kerja sama semua pihak. Boleh beda pilihan dan pendapat berpolitik. Namun dengan satu tujuan yakni, membangun negeri Sepakat Segenep yang kita cintai, bermuara untuk menyejahterakan masyarakat,” ucap Salim Fakhry pada Musyawarah Kecamatan (Muscam) Bambel, Aceh Tenggara, Selasa 13 Januari 2020 silam.
Tekad dan perjuangannya terhadap Aceh Tenggara tidak hanya terfokus pada manusia, ekosistem Aceh Tenggara pun ia perhatikan betul keberlangsungan dan kelestariannya.
Salim Fakhry bahkan memberikan spidol merah tebal pada ancaman punahnya Populasi Ikan Jurung di Aceh Tenggara. Ikan jurung, merupakan ikan khas yang hidup pada beberapa sungai besar, seperti Sungai Alas di Aceh Tenggara.
“Kami tak masalah jika kementerian Kelautan dan Perikanan menggelontorkan dana triliunan rupiah pada saudara kami di Indonesia Timur, karena itu, kami dari Aceh dan beberapa daerah lainnya di Sumatera hanya meminta dana budi daya ikan sebesar Rp40 miliar saja.”
“Karena dana tersebut nampaknya cukup untuk membiaya sebagian program bantuan budi daya ikan jurung di sungai Alas dan beberapa sungai lainnya di Aceh,” ujar Salim Fakhry dalam agenda Raker anggota komisi IV DPR-RI pada 23 Maret 2022 lalu.
Kecintaan Salim Fakhry terhadap daerah asalnya, Aceh Tenggara dibalas dengan tulus oleh masyarakat Aceh Tenggara dengan memilihnya sebagai corong suara rakyat di DPR RI untuk dua periode.
Rasanya, jika Salim Fakhry mendapat amanah jabatan lain tetapi harus meninggalkan masyarakat Aceh Tenggara, dirinya akan gamang dan tidak akan mau. Lahir, besar, hidup, berkiprah, bahkan cintanya pun diberikan untuk Aceh Tenggara. {Golkarpedia}
