PDIP menegaskan akan memberikan sanksi kepada seluruh kader partai yang memberikan dukungan terhadap capres 2024 sebelum Ketum Megawati Soekarnoputri membuat keputusan siapa sosok yang akan diusung.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan seluruh kader partai termasuk anggota legislatif dan kepala daerah harus fokus bergerak ke bawah membantu Presiden Jokowi.
“Siapa pun yang menyebut nama capres atau cawapres dari PDI Perjuangan sebelum Ibu Megawati menetapkan calon, akan diberi sanksi,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (19/10).
“Saya, Pak Djarot, Pak Rudi Solo, dan seluruh kader partai juga akan mendapat sanksi disiplin jika melanggar ketentuan tersebut. Sebab segala sesuatu ada momentum dan tahapannya,”
– Hasto.
Terkait Ketua DPC Solo PDIP yang disebut mendukung Ganjar, Hasto mengaku belum mengecek pernyataan tersebut.
“Saya belum membaca pernyataannya (FX Rudyatmo, red). Namun sekiranya itu benar, maka itu pelanggaran, sama dengan kader lain yang melakukan hal yang sama,” ucap dia.
Hasto menegaskan permasalahan capres-cawapres akan ditentukan oleh Megawati. Ia memastikan capres-cawapres akan diumumkan di momentum yang tepat.
“Jadi harus sangat jelas bahwa capres dan cawapres akan diumumkan pada momentum yang tepat dan itu adalah ranah Ibu Ketua Umum. Dari sejarah mengajarkan pemimpin seperti Pak Jokowi lahir dari mekanisme itu. Dalam konteks saat ini fokus kita adalah membantu rakyat. Turun ke bawah,” kata Hasto.
Jika tetap nekat memberikan dukungan terhadap capres tertentu, Hasto menegaskan Dewan Kehormatan Partai akan turun tangan mengurus dugaan pelanggaran aturan. Dan itu berlaku bagi siapa pun kader partai.
“Sekiranya yang Pak Rudy menyatakan, siapa pun, bukan hanya Pak Rudy, Pak Djarot Saiful Hidayat, kalau menyatakan si A itu capres, maka itu adalah pelanggaran. Jadi siapa pun itu. Pak Djarot, saya, dan siapa pun,” tutup dia.(Sumber)
