Hubungan antara PDIP dan NasDem sedang tidak baik setelah Ketum NasDem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun sudah beberapa kali menyindir NasDem yang mendeklarasikan Anies.
Apa saja sindirannya? Berikut sindiran Hasto ke NasDem yang telah kumparan rangkum Jumat (28/10):
1. Jangan Ngaku Dukung Jokowi, tapi Gandeng Parpol yang Tiap Hari Kritik
Hasto menyinggung ada partai yang tidak setia dengan Presiden Jokowi dalam koalisi pemerintahan. Ia menyebut, partai itu mengaku mendukung pemerintahan Jokowi, tapi di sisi lain mereka dekat dengan partai yang rajin kritik pemerintah.
“Jangan kita tidak berdisiplin mengaku mendukung pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma’ruf Amin sampai akhir tahun, tapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi,” kata Hasto di peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat (28/10).
Meski Hasto tidak menyebut secara gamblang partai yang dimaksud, namun salah satu partai pendukung pemerintah, NasDem, kini sedang dekat dengan Demokrat dan PKS yang merupakan oposisi untuk penjajakan koalisi. Bahkan, ketiga partai tersebut tengah mematangkan koalisi untuk mendukung Anies di Pemilu 2024.
Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menanggapi santai pernyataan Hasto itu. Ia mengatakan, pernyataan Hasto merupakan sebuah pesan yang baik dan bisa diteladani.
Wakil Ketua Komisi III DPR ini tidak ingin ambil pusing terkait pernyataan Hasto tersebut. Sebab, sikap NasDem terhadap Jokowi sudah jelas dan tidak akan berubah hingga 2024. “Mari kita terus dukung pemerintah sampai ujung sekalipun kita terdepak,” kata Sahroni.
2. Deklarasi Anies Jadi Persoalan Etika di Pemerintahan
Hasto juga menyebut deklarasi Anies capres yang dilakukan NasDem menjadi persoalan etika di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Hal itu seiring berkembangnya isu reshuffle di kabinet Jokowi usai deklarasi NasDem.
“Reshuffle, kan, kewenangan dari Presiden Jokowi, tetapi kita bisa melihat persoalan etika di pemerintahan tadi,” kata Hasto usai turnamen bulu tangkis persahabatan antar 15 organisasi pemuda dan mahasiswa di GBK Arena, Jakarta, Minggu (23/10).
Hasto khawatir manuver NasDem menjalin koalisi dengan parpol oposisi seperti PKS dan Demokrat dapat mengganggu jalannya pemerintahan. Padahal menurutnya, seluruh parpol dalam kabinet harus satu napas dalam menjalankan arahan Jokowi.
“Mari kita bayangkan ketika Bapak Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, menyiapkan G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, lalu di dalam bagian dari koalisi pendukung Presiden Jokowi ada yang menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintah,” jelas dia.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh buka suara soal disebut-sebut melanggar etika di pemerintah Jokowi-Ma’ruf. Menurutnya, NasDem tak pernah melanggar etika.
“Enggak pernah saya dengar itu dari presiden Nasdem melanggar etika. Kalau presiden mengatakan NasDem jelas melanggar etika, saya pasti akan datang, akan ketemu saya, tanya, apa yang melanggar etika,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Wisma Nusantara, Rabu (26/10).
3. Pemerintahan Jokowi Butuh Menteri Loyal
Hasto pun pernah merespons rencana Jokowi yang membuka kemungkinan reshuffle. Di kabinet Jokowi, ada tiga menteri yang berasal dari Nasdem yaitu Menkominfo Johnny G Plate, Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar, dan Menhan Syahrul Yasin Limpo.
Hasto yakin jika Jokowi melakukan reshuffle sudah pasti melalui pertimbangan matang. Ia menegaskan PDIP akan selalu mendukung keputusan Jokowi.
“Pak Jokowi tadi menyampaikan itu, kan, bukan tanpa konteks. Jadi kami dukung Pak Jokowi. Ketika sudah Pak Jokowi kami dukung, seperti saat situasi seperti ini,” kata Hasto di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (13/10).
Hasto menuturkan, Jokowi membutuhkan menteri yang loyal dan solid untuk menyelesaikan permasalahan di Indonesia. “Apa yang disampaikan Pak Jokowi sangat bagus, karena itu adalah hak prerogatif dari Presiden. Karena Pak Jokowi perlu menteri yang loyal dan solid untuk bekerja bersama demi menyelesaikan masalah rakyat,” ucapnya.
Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif Jokowi. Ia yakin reshuffle tidak dilakukan atas dasar kebencian.
“Persoalan reshuffle itu, itu adalah hak prerogatif presiden, sehingga tidak ada orang yang bisa mencampuri atau yang tahu kapan mau dilakukan reshuffle,” kata Ahmad Ali kepada wartawan, Jumat (14/10).
4. Anies Beda Sikap dengan Jokowi soal IKN
Terakhir, Hasto pernah menyentil NasDem yang mendukung Anies. Sebab, Hasto menilai banyak kebijakan Anies yang berbeda dengan Jokowi. “Kalau kita lihat persoalannya adalah berbagai kebijakan Pak Anies berbeda dengan Presiden Jokowi,” kata Hasto dalam keterangannya, Senin (10/10).
Hasto kemudian mencontohkan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan. Ia menyebut Jokowi melakukannya karena perspektif geopolitik, sementara Anies ingin mempertahankan ibu kota di Jakarta.
“Ini, kan, dua hal yang berbeda, sehingga melahirkan kontradiktif ketika ada salah satu partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi mengusung Pak Anies yang dari sisi kebijakannya berbeda dengan Presiden Jokowi. Dalam penanganan banjir juga berbeda dan lain-lain,” ujar Hasto. {kumparan}
