Mekanisme pemilihan rektor Universitas Islam Negeri (UIN) ditunjuk langsung oleh Menteri Agama (Menag) ditolak oleh kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menganggap, rektor bukan jabatan politis yang harus dipilih oleh pejabat politik. Ace juga pernah menyuarakan hal itu kala Menag dijabat oleh Lukman Hakim Saifudin tahun 2014 silam.
Politisi Golkar itu mengaku, saat itu mengkritik Peraturan Menteri Agama Nomor 68 tentang pemilihan Rektor untuk Perguruan Tinggi di bawah lingkungan Kementerian Agama RI, yaitu UIN, IAIN dan STAIN.
“Saya pernah menyampaikan agar aturan itu direvisi karena terkesan pemilihan itu sangat politis,” kata Ace, Selasa (15/11).
Lebih lanjut, Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini menyatakan tidak setuju jika Rektor dipilih melalui penunjukan langsung oleh Menag, setelah proses seleksi 3 (tiga) besar. Memilih
Ketua IKAL UIN Jakarta itu mengaku heran dengan tahapan wawancara calon rektor UIN Jakarta yang dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya, idealnya proses wawancara dilakukan di kampus UIN Jakarta atau kantor Kementerian Agama RI yang berlokasi di Jakarta.
“Untuk apa wawancaranya mesti di Surabaya? Kenapa tidak di kampus UIN Jakarta misalnya? Atau di Kantor Kementerian Agama RI di Jakarta?” kata Ace.
Ace menegaskan lembaga pendidikan seperti kampus semestinya dijauhkan dari kepentingan politik. Menurutnya, yang paling mengetahui hal-hal strategis di kampus adalah pihak kampus itu sendiri.
“Yang tahu kampus itu, ya orang kampus. Apalagi UIN Jakarta yang memiliki banyak Guru Besar yang terhimpun dalam Senat UIN Jakarta,” kata dia.
Oleh karena itu, Ace mengusulkan proses pemilihan rektor UIN dikembalikan ke semula. Menurutnya, proses pemilihannya dilakukan oleh stakeholder kampus bersama dengan Kemenag.
“Proses pemilihan Rektornya dikembalikan pada mekanisme bersama, yaitu stakeholder kampus bersama dengan Kementerian Agama,” pungkasnya.(Sumber)
