Jokowi terancam! Banyak analis politik memprediksi. Bila pengganti Jokowi hasil Pilpres 2024 bukan ‘sehaluan’ dengan Jokowi, borok rezim Jokowi bisa terbongkar. Bisa-bisa Jokowi Presiden Indonesia pertama yang berada di jeruji besi. Penjara bakal dipenuhi beberapa menteri yang diduga korupsi uang rakyat dan BUMN.
Mulai soal dugaan ijazah palsu, dana COVID-19 bernilai ratusan triliun, anggaran tak biasa untuk pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, ide ‘gila’ memindahkan Ibukota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur hingga penyertaan modal TELKOMSEL ke GOTO (Gojek Tokopedia) senilai Rp.6,4 Triliun.
Alasan itulah mengapa Jokowi ngotot tiga periode atau minta penundaan pemilu dengan berbagai alasan. Bila mentok. Berhembus kencang kabar. Tidak menutup kemungkinan Jokowi mengeluarkan Dekrit Presiden seperti tahun 1955. Kembali ke UUD 1945 Asli. Dengan kembali ke UUD 1945 Asli, otomatis Jokowi bisa nyapres lagi di tahun 2024. Bila benar ada Dekrit Presiden kembali ke UUD 1945 Asli, tahun 2024 tidak ada Pilpres langsung. Pilpres kembali ke era Orde Baru. Pemilihan presiden melalui MPR.
Isu kembali ke UUD 1945 Asli akhir-akhir ini mulai kendor. Ketua DPD RI , La Nyalla Matalitti malah memperlihatkan belangnya. La Nyalla Matalitti mendukung penundaan pemilu dan penambahan masa jabatan presiden. Ada kekhawatiran pihak pengusung kembali ke UUD 1945 Asli ditunggangi oleh elit politik tertentu yang ingin berkuasa kembali setelah isu presiden tiga periode dan penundaan pemilu ditolak mayoritas partai parlemen termasuk PDIP dan Gerindra.
Makanya Jokowi mulai banting setir. Mendukung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir berduet di Pilpres 2024. Sambil mencari celah presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Menyelam sambil minum air.
Sayangnya, sampai hari ini belum ada partai yang serius meminang Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. PDIP sudah ada Puan Maharani. Tentu saja Megawati tidak mau tertipu kedua kalinya oleh ‘petugas’ partai. Partai Golkar konsisten menjagokan Airlangga Hartarto. Gerindra sudah final dengan Prabowo Subianto. PKB ada Muhaimin Iskandar. PAN dan PPP belum resmi bersikap. Rasanya PKS dan Demokrat hampir tidak mungkin mencalonkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. NasDem apa lagi, sudah mencalonkan Anies Baswedan.
Peluang ada di Partai Golkar dan PKB. Koalisi Partai Golkar dan PKB sudah cukup untuk mencalonkan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Lalu kemana Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar?
Rumor yang beredar, Cak Imin panggilan Muhaimin Iskandar akan digoyang melalui kasus “kardus durian”. Airlangga Hartarto pernah digoyang isu dengan Rifa Handayani. Tidak mempan. Menurut informasi yang beredar, Airlangga Hartarto akan ‘disandera’ melalui dugaan kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 dan kasus dugaan korupsi impor garam.
Hal ini diamini oleh Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi (Tribunnews.com, 2/11/22). “Kejaksaan Agung (Kejagung) RI membuka peluang untuk memeriksa Menteri Perindustrian (Menperin) tahun 2016-2019 Airlangga Hartarto dan Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita di kasus dugaan korupsi impor garam.”
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar paham betul bakal dibidik. Tentu saja Partai Golkar dan PKB akan menghadang upaya “sandera” politik untuk memuluskan Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.
Bagaimana bila melalui Partai Golkar dan PKB gagal? Kabarnya ada skenario lain. Jokowi bakal mendompleng Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang alias Perppu Pemilu tentang penghapusan presidential threshold nol persen atau setidaknya menjadi 10 persen dari 20 persen.
Bisa Anda bayangkan betapa lieur nya Jokowi saat ini. Di sisa masa jabatan sebagai presiden kurang dari 2 tahun lagi. Jokowi dicuekin PDIP. Ganjar dan Erick Thohir tak dianggap. Partai mulai berjarak. Puncaknya di tahun 2023. Partai akan ramai-ramai mengucapkan wassalam kepada Jokowi.
Bandung, 13 Jumadil Ula 1444/7 Desember 2022
Tarmidzi Yusuf, Ketua Umum JABAR MANIES
