Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI mengajak masyarakat mengawal dan mengawasi penyelenggaraan ibadah haji agar terjadi peningkatan kualitas dalam pelayanan terhadap para jemaah haji.
“Kami ingin masyarakat terlibat aktif mengawasi penyelenggaraan ibadah haji agar dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan jamaah,” kata juru bicara FPG Deding Ishak.
Demikian salah satu pointpendapat akhir FPG yang dibacakan Deding Ishak pada rapat pengambilan keputusan tingkat atas pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU) di Jakarta, Senin malam (26/3/2019).
Menurut Deding, FPG sepakat ibadah haji tetap diselenggarakan Kementerian Agama RI tetapi dengan pengawasan yang lebih baik dan fokus pada aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan.
Dari aspek pelayanan, Deding menyebut jemaah harus mendapatkan apa yang menjadi haknya yakni pelayanan yang baik selama menjalankan ibadah haji. Sama halnya dengan pembinaan agar seluruh jamaah Indonesia mendapatkan bimbingan pelaksanaan ibadah dari Kemenag selaku penyelenggara ibadah haji.
Selain itu dari aspek perlindungan, Deding menyoroti perlindungan bukan semata perlindungan fisik melainkan juga peningkatan diplomasi agar jamaah haji mendapat tempat yang baik di mata Negara lain.
Deding juga mengingatkan, sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim, Kemenag harus bisa memberikan jaminan bagi jamaah agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman dan lancar.
“Ibadah haji dan umrah tidak hanya menjadi isu sensitif di Indonesia melainkan juga menjadi perhatian masyarakat internasional terutama di negara-negara Islam,” pungkas Ketua Umum DPP Majelis Dakwah Islamiyah (MDI) ini.
