Wacana musyawarah nasional luar biasa yang sempat dikembangkan oleh kelompok tertentu di internal Partai Golkar dinilai bukan untuk menyelamatkan partai beringin.
Melainkan wujud ambisi pihak-pihak yang ingin menggusur Airlangga Hartarto dan memperpanjang kekuasaan Presiden Joko Widodo.
Wacana musyawarah nasional luar biasa yang sempat dikembangkan oleh kelompok tertentu di internal Partai Golkar dinilai bukan untuk menyelamatkan partai beringin.
Melainkan wujud ambisi pihak-pihak yang ingin menggusur Airlangga Hartarto dan memperpanjang kekuasaan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP Golkar: Bahlil Tidak Ada Kontribusi Signifikan ke Partai
Ketua DPP Golkar: Bahlil Tidak Ada Kontribusi Signifikan ke Partai
Sekjen Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR) Yos Nggarang mensinyalir wacana munaslub yang dikembangkan secara masif dalam beberapa waktu belakangan ini memiliki agenda lain di baliknya.
“Dugaan saya agenda lain itu adalah memperpanjang masa jabatan presiden dan atau menunda pemilu sekalian,” ujar Yos yang adalah alumni komunikasi politik Universitas Bung Karno (UBK).
Yos menambahkan, dirinya mencium operasi cipta kondisi (cipkon) untuk mendorong munaslub. Isu itu dimunculkan kembali saat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dipanggil sebagai saksi dalam kasus CPO di Kejaksaan Agung.
Kedua, kelompok tertentu pendukung munaslub itu secara terbuka menyebut nama kandidat yang mereka nilai “layak” untuk menggantikan Airlanga Hartarto.
“Dengan menyebut nama kandidat mereka tanpa sadar mengkonfirmasi operasi cipkon sekaligus mengindikasikan ada aktor kuat di belakang mereka,” kata Yos lagi.
Ketiga, kandidat yang disebut akan menggusur Airlangga Hartarto adalah orang yang sudah dianggap oleh publik sebagau “pembegal konstitusi”.
“Merekalah yang mewacanakan penundaan Pemilu atau perpanjang jabatan dengan alasan yang tak masuk akal,” ujar Yos Nggarang yang biasa disapa Bang Yos.
Di sisi lain, dia memuji Airlangga Hartarto yang menurutnya taat pada konstitusi dan ingin merawat demokrasi. Airlangga juga ingin agar pemilu tetap dilaksanakan tahun 2024.
Di sisi lain, sikap Airlangga Hartarto yang konsisten ini dianggap merugikan bagi kubu yang ingin menunda pemilu.
“Dalam hal ini, AH bersama rakyat,” kata Yos Nggarang lagi.(Sumber)
