Menjelang pendaftaran capres-cawapres dan konsolidasi partai-partai politik menyongsong pemilihan legislatif (pileg), salah satu partai berbasis Islam, Partai Ummat, malah bergejolak. Gejolak internal ini akibat digantinya Ahmad Muhajir Sodrudin dari posisi sekretaris jenderal (Sekjen) oleh Majelis Syuro.
Pencopotan sekjen oleh Majelis Syuro yang dipimpin Amien Rais dengan alasan penguatan partai itu membuat sejumlah pengurus pusat partai sedih dan menyesalkan keputusan ini.
Sejumlah pengurus menilai bahwa pencopotan sekjen itu dilakukan karena ada ketidakcocokan antara sekjen dengan Ketua Umum Ridho Rahmadi, yang merupakan menantu Amien Rais.
Gejolak internal ini tentu akan mengganggu proses konsolidasi di Partai Ummat. “Pergantian Sekjen yang diharapkan menjadi bagian dari konsolidasi ini justru membuat para pengurus Partai Ummat di level DPP dan DPW mulai terbelah,” ungkap pengurus Partai Ummat yang enggan disebutkan namanya, dikutip Selasa (17/10).
Dampak dari pergantian Sekjen yang tiba-tiba ini kabarnya membuat caleg-caleg Partai Ummat yang tadinya bersemangat untuk menyongsong pileg mulai tak bersemangat dan kurang percaya diri.
Akibatnya banyak pengurus wilayah dan sebagian besar pengurus pusat meminta Majelis Syuro untuk memperhatikan suara dari bawah agar pergantian Sekjen ditangguhkan.
Namun hingga hari ini, pergantian sekjen ini tetap terjadi dan belum ada tanda-tanda akan dicabut.
Muncul Somasi
Selain masalah pencopotan Sekjen, ada masalah lain yang berpotensi menambah gejolak di Partai Ummat.
Diduga salah satu pengurus inti Partai Ummat melakukan somasi kepada Kepala Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Taufik Hidayat. Sebab, dianggap menyebarkan hoaks yang mencantumkan nama Ketua Majelis Syuro Amien Rais dalam surat tentang dukungan Capres kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).
Padahal Partai Ummat nyatanya baru sebagai partai pendukung. Sebagai pendukung, Partai Ummat belumlah bisa muncul secara resmi dalam dokumen pengusung.
KPU sudah menjelaskan di media bahwa seharusnya yang boleh mengusung itu hanya partai yang punya suara di Parlemen. Sementara Partai Ummat posisinya sebagai partai pendukung, bukan pengusung.
Munculnya tanda tangan di poster yang beredar itu dipertanyakan sejumlah pengurus Partai Ummat. Selain untuk menjaga marwah partai, munculnya surat edaran itu juga menimbulkan polemik di luar karena yang tertera adalah tanda tangan Amien Rais selaku Ketua Majelis Syuro partai.
Menurut seorang pengurus wilayah, setelah ditelusuri ternyata hal itu adalah ulah dari Ketua BPPN yang dianggap sebagai upaya memperkuat dukungan anggota justru disalahgunakan untuk mengelabui. Sehingga memperkuat keterbelahan di internal Partai Ummat.
“Sangat disayangkan di tengah konsolidasi menjelang Pilpres dan Pileg justru hal ini terjadi. Partai Ummat sepertinya sedang diuji,” kata salah satu Ketua DPW Partai Ummat yang mengaku prihatin dengan kasus DPP Partai Ummat.
Menurut dia, yang mesti diganti bukan Sekjen yang dikenal politikus senior di Partai Ummat, namun justru yang perlu diganti adalah pucuk pimpinan yang sama sekali dikenal tidak memiliki pengalaman berpolitik sebelumnya.
Sebagai partai baru, tambahnya, Partai Ummat perlu bekerja keras memenangkan partai dengan cara elegan. Bukan dengan cara nir-etik. Pengurus-pengurus yang membuat citra buruk partai, harusnya segera diganti dengan yang kredibel.
“Tapi di Pusat, tampaknya agak ruwet. Konon banyak pengurus baru yang berasal dari partai Islam gagal,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya saat dihubungi kumparan, tidak mau menjawab ketika ditanya mengenai isu ini.(Sumber)
