Masalahnya adalah terkait mandeknya pembayaran honor panitia pelaksana di 19 cabang olahraga (cabor).
Ketua Bidang Pertandingan Panitia Besar (PB) Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Wilayah Sumut, Budi Syahputra, pun angkat bicara soal ini. Budi memastikan honor yang belum terbayarkan disebabkan kendala teknis.
“Honor pasti dibayarkan, ada kendala teknis, Pj Gubernur meminta, paling tidak Senin (30/9) semua honor sudah ditransfer apabila sudah sesuai dengan aturan atau syarat,” kata Budi dalam keterangannya, Senin (30/9).
Budi pun memaparkan proses pembayaran Panpel atau panitia yang tergabung di PB PON. Proses dimulai dari memenuhi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya ada proses verifikasi dokumen.
“Setelah diverifikasi, dokumen akan diproses di Bank Sumut, begitulah prosesnya, sampai saat ini ada laporan cabang olahraga (Cabor) yang masih berproses di Bank Sumut, ada beberapa yang masih diverifikasi, dan ada sedikit lagi yang belum menyerahkan dokumen,” kata Budi.
Budi bilang, saat ini ada 19 cabor yang pembayarannya belum dilakukan. Sementara, 7 lainnya sudah dibayarkan. Namun tak disebut cabor-cabor apa saja yang dimaksud.
Budi Harap Minggu Depan Terbayarkan
“Intinya, jika proses pemenuhan administrasi atau dokumen sudah beres, pasti akan dibayar. Kami terus mendorong semuanya untuk menyelesaikan proses administrasi, kita harap minggu depan semuanya sudah masuk dan langsung dibayarkan,” kata Budi.
“Pak Pj Gubernur juga sudah meminta Bank Sumut agar Senin, pembayaran langsung ditransfer ke Panpel masing-masing Cabor yang sudah siap ditransfer,” kata Budi.
Budi juga membantah PB PON XXI Wilayah Sumut kekurangan dana. Kata Budi, pihaknya menjamin uang selalu tersedia untuk pembayaran.
“Pak Pj Gubernur menjamin PB PON tidak akan meninggalkan utang, inilah bagian dari sukses administrasi kita, demi mencapai sukses ini, kita jamin semua beres,” kata Budi.
PON XXI memang cukup menuai sorotan selama pelaksanaan. Untuk Sumut misalnya, ada masalah mulai dari akses menuju venue yang becek, bocor, hingga permasalahan konsumsi yang dinilai tidak memenuhi standar.
