Pengamat Politik: Persoalan Pemerintahan Prabowo Ada di Internal

Muradi (Radar Aktual/Achsin)

Anggota Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto yang jumlahnya lebih dari 100 sangat tidak efektif dan memunculkan persoalan di internal termasuk dalam koordinasi. Kabinet Merah Putih di Bawah Presiden Prabowo Subianto juga menguras anggaran negara.

“Kalau melihat polanya persoalan Pemerintahan Probowo bukan dari Presiden sebelumnya yaitu Jokowi. Persoalannya dari Kabinet Merah Putih gemuk dan membuat pemerintahan Prabowo tidak efektif,” kata pengamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Muradi kepada Radar Aktual ditemui di sela-sela Peringatan Malari ke-50 dan HUT Indemo ke-25, Bogor (15/1/2025).

Kata Muradi, Pemerintahan Prabowo yang memunculkan masalah. “Pemerintahan Prabwo jangan mengeksplorasi kerja-kerja Jokowi sebelumnya,” ungkapnya.

Kata Muradi, Presiden siapapun tidak bisa bekerja secara baik bila anggota kabinetnya banyak termasuk adanya wamen dan badan. “Siapapun presidennya dengan pola hubungan saat ini tidak efektif. Problemnya ada di koordinasi dan gemuk,” tegas Muradi.

Selain itu, Muradi menilai baik Pemerintahan Prabowo yang tidak merespon kasus Fufafafa yang diduga dilakukan Gibran Rakabuming Raka (Gibran). “Kasus Fufafafa tidak ada urgensinya merespon. Fufufafa masa lalu. Justru bagaimana mengefektifkan wapres saat ini dijabat Gibran,” paparnya.

Sedangkan Direktur Research Institute for Ethical Business and Political Leadership Development (Rebuild) Makmur Sianipar menilai kabinet yang “mekar dan “melar” menyebabkan beban biaya pemerintahan pun akan semakin berat.

“Bagaimanapun, setiap kementerian baru pastilah membutuhkan anggaran besar untuk operasional, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Di sisi lain, kementerian baru pun tak akan dapat langsung menjalankan program karena akan disibukkan dengan penataan struktur dan sumberdaya manusia internalnya. Sulit berharap bahwa dalam waktu satu tahun penataan internal ini akan rampung,” ungkapnya.

Penambahan struktur tidak selalu menghasilkan peningkatan kinerja. Presiden dapat mengoptimalkan fungsi dan tugas kementerian yang ada melalui reorganisasi, atau membentuk gugus tugas atau tim lintas kementerian untuk menangani isu-isu strategis tertentu.

“Lagi pula kemajuan teknologi dan digitalisasi saat ini dapat dimanfaatkan untuk koordinasi dan sinkronisasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi. Hal ini memungkinkan pemerintah memberikan pelayanan publik yang cepat dan efektif tanpa memperbesar struktur organisasi,” paparnya.