Gelombang kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) makin kencang. Terbaru, Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni BEM (DPP FABEM) mengeluarkan rilis resmi yang mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh sekaligus investigasi mendalam atas rentetan kasus keracunan yang dikaitkan dengan program unggulan Presiden Prabowo tersebut.
Dalam keterangan pers yang diterima redaksi, DPP FABEM menilai MBG seharusnya menjadi kebijakan strategis untuk mencerdaskan generasi bangsa, bukan malah menimbulkan ancaman kesehatan. “Pemerintah wajib melakukan evaluasi total dari hulu ke hilir—mulai proses pengadaan, distribusi, hingga pengawasan di lapangan—agar akar persoalan keracunan terungkap dan tidak terulang,” tegas pernyataan itu, Ahad (28/9/2025).
FABEM juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran MBG. Menurut mereka, dana besar yang bersumber dari APBN harus terbuka dan dapat dipantau publik. “Transparansi anggaran bukan hanya untuk memastikan efisiensi, tetapi juga menutup peluang tindak pidana korupsi. Masyarakat berhak tahu setiap rupiah digunakan untuk kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok tertentu,” ungkap pengurus DPP FABEM.
Tak berhenti pada pengelolaan program, FABEM mendorong pemerintah menetapkan mekanisme evaluasi kinerja pejabat terkait. Mereka mengusulkan evaluasi kinerja setiap enam bulan.
“Jika pejabat tak mampu menunjukkan kinerja yang baik, seharusnya digantikan oleh anak bangsa lain yang memiliki integritas dan kompetensi,” bunyi pernyataan itu.
Dalam pandangan FABEM, MBG idealnya menjadi penggerak ekonomi lokal. Bahan baku dan tenaga kerja seharusnya melibatkan petani, pedagang, dan pelaku usaha daerah. “Program ini tidak boleh jadi ladang monopoli kepentingan politik maupun ekonomi segelintir orang. Ingat, dana MBG berasal dari uang rakyat,” tegas mereka.
FABEM meminta investigasi dilakukan secara independen untuk memastikan apakah insiden keracunan murni akibat kelalaian atau ada unsur kesengajaan. “Kejadian keracunan massal adalah sinyal bahaya. Pemerintah tak bisa sekadar mengimbau, tetapi harus mengusut tuntas,” kata pernyataan itu.
Melalui rilis ini, FABEM menegaskan bahwa MBG harus tetap menjadi program kebanggaan nasional yang aman dan akuntabel. “Ini bukan proyek pribadi pejabat atau pengusaha. MBG adalah amanat rakyat. Pemerintah wajib membenahi tata kelola, menindak tegas oknum yang lalai, dan memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan bergizi tanpa rasa takut.”
