Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah.
Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang menilai MBG penting bagi kesehatan masyarakat sekaligus menunjukkan komitmen dunia usaha pada keberlanjutan.
“Kadin Indonesia ingin memberikan yang terbaik, khususnya terkait isu kesehatan. Semua masukan dari lapangan akan dicatat, ditindaklanjuti, dan disinergikan dengan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Anindya dalam konferensi pers daring, Jumat (3/10/2025).
Menurut Anindya, program MBG telah diperkenalkan di sejumlah forum internasional. Banyak pihak menilai MBG sukses menjadi contoh public-private partnership yang efektif.
“Kami banyak menyosialisasikan MBG di luar negeri, terakhir di Kanada dan Amerika Serikat. Banyak yang mengagumi bagaimana program ini bukan hanya dijalankan dalam skala besar, tetapi juga lewat kolaborasi publik dan swasta yang berjalan baik,” ujarnya.
Plt Kepala Satgas MBG Gotong Royong Kadin Indonesia, Chandra Tirta Wijaya, menegaskan pentingnya perbaikan standar operasional setelah muncul kasus keracunan di beberapa Sekolah Pemberi Pangan Gratis (SPPG).
“Kami menghimbau mitra untuk menjaga kebersihan dapur dan memastikan bahan baku layak konsumsi. BGN menilai MBG Kadin sebagai salah satu pelaksanaan terbaik, sehingga harus dijaga agar tetap sehat, bermanfaat, dan berkelanjutan,” kata Chandra.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menambahkan bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Ia menyampaikan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto agar seluruh dapur MBG memiliki tenaga juru masak terlatih.
“Jangan sampai makanan yang dikirim mengandung zat berbahaya atau basi. Tes cepat juga diminta dilakukan, sebagaimana yang sudah diterapkan di seluruh dapur SPPG milik Polri,” tegas Dadan.
Dengan dukungan penuh dari Kadin dan pengawasan ketat dari BGN, pemerintah berharap program MBG dapat berjalan lebih aman, sehat, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi kolaborasi dunia usaha dan pemerintah di sektor lain.(Sumber)
