Janji Prabowo-Anak haram konstitusi masih banyak omon-omon. Sebut saja janji manis yang ternyata pahit bagi rakyat. Soal janji 19 juta lapangan pekerjaan baru sebatas janji. Entah bakal seperti merpati tak pernah ingkar janji atau mengikuti jejak pendahulunya, “raja ngibul”.
Janji manis yang masih menjadi retorika kosong Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. Membangun 3 juta rumah. Hingga setahun Prabowo berkuasa belum ada jejak dimana saja andai 600.000 rumah per tahun dibangun. Baru sebatas klaim Maruarar Sirait yang dibantah oleh wakilnya, Fahri Hamzah.
Ini janji fantastis Prabowo di kampanye Pilpres 2024 lalu. Membangun 300 Fakultas Kedokteran atau 60 Fakultas Kedokteran tiap tahun bila kita bagi rata per tahunnya. Sayangnya, setahun Presiden Prabowo berkuasa kita masih belum melihat dan mendengar dimana saja Fakultas Kedokteran yang sudah dibangun di Indonesia.
Janji ekonomi Indonesia meroket menjadi 8 persen. Realisasinya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen secara year-on-year di triwulan II 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 yang tercatat sebesar 4,87 persen. Lumayan tumbuh 0,25 persen.
Memang tidak mudah ekonomi Indonesia bangkit. Ekonomi Indonesia berbiaya tinggi karena banyak dirampok dan dijarah baik oleh pejabat negara maupun mafia-mafia yang berkeliaran di seputar kekuasaan.
Sedikit ada harapan dengan hadirnya Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa yang bergaya ceplas ceplos bak koboy Texas. Kita akan lihat hasil gebrakan Purbaya Yudhi Sadewa setelah 3 bulan berkantor di Lapangan Banteng.
Rakyat sedikit terhibur dengan keberanian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Satu-satunya menteri Prabowo yang berani melawan Presiden Indonesia ke-7, Jokowi dan “the real president” 2014-2024, Luhut Binsar Panjaitan disaat menteri lainnya safety player.
Purbaya Yudhi Sadewa menolak membayar utang kereta cepat “Whoosh” dari APBN. Serunya lagi, Purbaya yang pernah jadi anak buah Luhut Binsar Panjaitan juga menolak membiayai dari APBN untuk proyek Luhut, Family Office dan suntikan fulus Rp 50 triliun untuk Investment National Authority atau INA.
Memang ada janji Presiden Prabowo yang jalan. Misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sayangnya, kedua program ini banyak masalah.
Menurut Badan Gizi Nasional (BGN) sampai 22 September 2025 tercatat sebanyak 4.711 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyebabkan gangguan kesehatan hingga ditetapkan menjadi kejadian luar biasa (KLB).
Sedangkan menurut Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 29 September sampai 3 Oktober 2025 mencapai 1.883 anak. Dengan tambahan jumlah tersebut, total korban keracunan MBG hingga 4 Oktober 2025 menurut JPPI telah tembus 10.482 anak.
Yang lucu adalah kasus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih banyak yang tutup setelah diresmikan. Pemerintah mengklaim telah membentuk 81.778 Kopdes/kelurahan Merah Putih dengan 964.693 anggota yang tersebar di desa-desa di seluruh Indonesia.
Dari 81.778 Kopdes/kelurahan Merah Putih yang telah berdiri tersebut, penulis tidak yakin beroperasi semua. Penulis banyak menemui di lapangan Kopdes/kelurahan Merah Putih “papan nama”. Kantornya tutup dan tidak ada aktivitas.
Sejarah koperasi di Indonesia yang dibangun secara top down (atas ke bawah) belum ada yang berhasil. Contohnya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) yang sempat ngetop di zaman Presiden Soeharto.
Jumlah KUD pada tahun 1997 sebanyak 9.635 KUD dan pada tahun 1998 tersisa menjadi 9.216 KUD. Terakhir, pada tahun 2025 jumlah KUD yang masih aktif di Indonesia hanya, sekali lagi hanya 385 unit.
Belajar dari pengalaman KUD di era Presiden Soeharto, penulis tidak yakin keberadaan Kopdes/kelurahan Merah Putih akan berhasil dan bermanfaat bagi anggotanya. Selain munculnya kecurigaan menjadi bancakan karena adanya kucuran dana dari APBN dan APBD.
Masih jauh mengatakan pasangan Prabowo-Anak haram konstitusi berhasil. Masih banyak janji-janji politik di Pilpres 2024 yang belum ditunaikan. Bilapun ada janji-janji politik yang ditunaikan seperti MBG dan Kopdes/kelurahan Merah Putih masih banyak masalah di lapangan.
Presiden Prabowo pun belum berhasil keluar dari bayang-bayang Jokowi. Indikatornya jelas. Presiden Prabowo gagal mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan gagal membentuk Komite Reformasi Polri. Pertanda pengaruh Jokowi di Pemerintahan Prabowo masih kuat.
Jadi? Kita sama-sama tunggu hingga tahun 2027. Apakah akan ada turbulensi di tahun ke-3 Presiden Prabowo atau lebih cepat dari prediksi? Wallahua’lam bish-shawab
Bandung, 29 Rabiul Tsani 1447/21 Oktober 2025
Tarmidzi Yusuf, Kolumnis
