Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memberantas aktivitas tambang emas ilegal di wilayah hukum setempat, khususnya di kawasan perbukitan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda NTB Kombes Pol. Fx. Endriadi menegaskan pemberantasan tersebut merujuk pada arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Yang jelas, kami dengan pemda (pemerintah daerah), aparat, sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo juga bahwa terhadap tambang liar harus ditertibkan,” ujar Endriadi di Mataram, Senin (29/12/2025).
Menurut dia, tindak lanjut penertiban tersebut akan dikembalikan kepada rakyat untuk dikelola secara bersama-sama melalui sistem koperasi.
Dari komitmen yang sudah terlaksana hingga saat ini, Endriadi menegaskan di wilayah NTB, termasuk Sekotong, sudah tidak lagi ada aktivitas tambang liar. Begitu juga dengan tambang liar yang berada di bawah kendali warga negara asing berkedok investasi.
Perihal penertiban tambang liar di Sekotong yang direncanakan menjadi tambang rakyat di bawah kendali sistem koperasi, ia memastikan pihak Polres Lombok Barat sudah melakukan pendataan lapangan.
“Jadi, untuk data semua ada di Polres Lombok Barat,” tuturnya menerangkan.
Untuk tambang emas ilegal di kawasan perbukitan Sekotong, yang diduga dikelola WNA China dengan kedok investasi, Endriadi menegaskan kasus tersebut terus berjalan.
“Yang jelas, ini proses hukum terus berjalan dan sudah merupakan kewajiban kami juga melakukan tindakan hukum terhadap pelakunya,” kata Endriadi menegaskan.
Dalam penyidikan yang berada di bawah kendali Tim Satreskrim Polres Lombok Barat, kasus ini sudah masuk ke tahap penelusuran dari keberadaan para WNA China di luar negeri.
Mereka yang diduga sebagai pelaku tambang emas ilegal dengan mengerahkan alat berat untuk mengeruk emas di kawasan perbukitan Sekotong, kini masuk dalam pencarian Interpol.
Endriadi memastikan hal tersebut usai pihaknya dengan dukungan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri bersurat secara resmi kepada pihak Interpol untuk membantu dalam penelusuran WNA China tersebut.(Sumber)
