Bupati Kabupaten Natuna Abdul Hamid Rizal mendukung sikap TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar di Natuna.
Pernyataan tersebut menanggapi kabar adanya kapal nelayan China yang melakukan aktivitas di perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Wilayah Laut Natuna Utara.
“Mendukung penuh sikap TNI dan Kementerian Pertahanan untuk menggelar kekuatan yang lebih besar lagi di Wilayah Natuna agar bisa memantau, mencegah dan menangkal setiap upaya gangguan kedaulatan terhadap wilayah RI di Laut Natuna Utara,” ujar Abdul dalam keterangan, Jumat (3/1).
Abdul pun mengungkap masuknya nelayan China yang dikawal oleh kapal Coast Guard adalah bentuk gangguan terhadap kedaulatan RI.
Pasalnya, Juru Bicara Kemenlu China Geng Shuang mengungkap perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) termasuk Laut Natuna Utara sebagai wilayah tradisional penangkapan ikan mereka.
Menurut Abdul, klaim sepihak tersebut telah diprotes keras oleh pemerintah RI karena ZEE Indonesia di perairan Natuna memiliki legal standing yakni UNCLOS 1982.
Dia pun mengusulkan kepada pemerintah pusat agar meningkatkan kedudukan pemerintahan di wilayah Kabupaten Natuna dan Anambas menjadi Provinsi Khusus.
Pasalnya, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan terhadap perairan laut sehingga tidak bisa berbuat banyak dalam menjaga dan mengelola wilayah perairan Natuna.
“Dengan dijadikannya Natuna sebagai provinsi khusus maka akan meningkatkan kewenangan dan kemampuan dalam menjaga,mengelola dan mengawal wilayah pantai dan laut di Natuna khususnya wilayah perbatasan yang saat ini merupakan kewenangan Provinsi Kepulauan Riau,” papar Abdul.
Dia menambahkan Pemerintah Kabupaten Natuna beserta warga masyarakat siap sedia mempertahankan kedaulatan NKRI di Natuna. {CNN}
