Pemerhati politik dan kebangsaan, M Rizal Fadillah, melontarkan pernyataan keras terkait kondisi politik nasional, khususnya terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Dalam tulisannya yang berjudul “Nafas Panjang Lawan Jokowi”, Rizal menilai bahwa kekuatan politik Jokowi saat ini tidak lagi sekuat sebelumnya. Ia menyebut adanya penurunan dari sisi pengaruh maupun wibawa, meskipun jaringan kekuasaan, terutama di institusi negara, masih memiliki peran signifikan.
Menurut Rizal, isu dugaan ijazah palsu yang selama ini beredar justru menjadi “arena pertarungan panjang” antara Jokowi dan para pengkritiknya. Ia mengibaratkan situasi ini sebagai lomba marathon politik, di mana hanya pihak dengan daya tahan paling kuat yang akan bertahan hingga akhir.
“Ini bukan pertarungan cepat, tetapi adu stamina dan konsistensi. Siapa yang memiliki nafas panjang, dia yang akan menang,” tulis Rizal.
Ia juga menyinggung sejumlah tokoh yang selama ini vokal dalam isu tersebut, serta menyebut adanya pihak-pihak yang mulai kehilangan momentum dalam perjuangan mereka. Namun demikian, ia menilai perlawanan terhadap Jokowi tidak hanya berasal dari individu, melainkan dari kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki harapan berbeda terhadap arah politik nasional.
Lebih jauh, Rizal mengkritik ketergantungan sebagian pihak terhadap Presiden RI saat ini, Prabowo Subianto, sebagai figur yang diharapkan mampu mengambil langkah terhadap berbagai persoalan yang dikaitkan dengan Jokowi. Ia menyebut ketergantungan tersebut sebagai “jebakan strategi” jika tidak diiringi dengan gerakan nyata dari masyarakat.
Dalam pandangannya, faktor-faktor seperti pengaruh masa lalu, jaringan birokrasi, serta dukungan dari kelompok yang diuntungkan selama masa pemerintahan Jokowi menjadi kekuatan yang masih menopang posisi mantan wali kota Solo tersebut.
Rizal juga menyoroti wacana kebijakan dan dinamika hukum, termasuk potensi perubahan di institusi penegak hukum dan politik nasional, sebagai titik krusial yang dapat memengaruhi posisi Jokowi ke depan.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah saat ini, maka kemungkinan munculnya tekanan publik melalui aksi demonstrasi akan semakin besar. Ia bahkan menyebut opsi perubahan melalui jalur konstitusional maupun gerakan rakyat sebagai bagian dari dinamika demokrasi.
Pernyataan Rizal Fadillah ini pun diperkirakan akan memicu beragam respons dari berbagai kalangan, mengingat isu yang diangkat menyentuh aspek sensitif dalam politik nasional, termasuk legitimasi, kekuasaan, dan arah pemerintahan ke depan.
