Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April 2026 mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Ketua Umum PPJNA 98, Anto Kusumayuda, menilai langkah tersebut sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat di tengah tekanan ekonomi global.
Pernyataan mengenai tidak adanya kenaikan BBM sebelumnya disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, yang memastikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk melakukan penyesuaian harga. Kepastian ini sekaligus meredam kekhawatiran publik yang sempat diwarnai isu kenaikan harga energi menjelang awal April.
Menurut Anto Kusumayuda, keputusan tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto memiliki orientasi kuat pada perlindungan daya beli masyarakat.
“Di tengah situasi global yang belum stabil, keputusan ini sangat berpihak kepada rakyat. Dampaknya langsung terasa pada harga kebutuhan pokok dan biaya hidup masyarakat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/4/2026).
Anto menjelaskan, harga BBM memiliki peran vital dalam menentukan stabilitas ekonomi nasional. Kenaikan BBM biasanya diikuti oleh naiknya ongkos transportasi dan distribusi barang, yang pada akhirnya memicu inflasi.
Dengan tidak adanya kenaikan, pemerintah dinilai berhasil menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan kepentingan masyarakat luas. Ia juga menilai langkah ini sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi gejolak sosial akibat tekanan ekonomi.
“Kalau BBM naik, efeknya berantai. Harga pangan naik, biaya logistik naik, dan masyarakat kecil yang paling terdampak. Pemerintah tampaknya memahami betul situasi ini,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Anto juga menyoroti peran Sufmi Dasco Ahmad sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Informasi yang disampaikan secara cepat dinilai mampu meredam spekulasi liar yang beredar di publik.
Menurutnya, komunikasi politik yang efektif menjadi kunci penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama dalam isu sensitif seperti harga BBM.
“Pak Dasco berhasil menyampaikan pesan pemerintah dengan jelas dan menenangkan publik. Ini penting agar tidak terjadi kepanikan,” jelasnya.
Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM juga dinilai sebagai salah satu ujian awal bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam mengelola sektor energi.
Anto menilai, kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang berhati-hati namun berpihak pada rakyat. Di tengah dilema antara beban subsidi dan stabilitas fiskal, pemerintah dinilai memilih jalan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Ini sinyal kuat bahwa pemerintah tidak ingin membebani rakyat di awal pemerintahan. Keputusan ini menunjukkan keberanian politik sekaligus empati,” tegasnya.
PPJNA 98 juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi terkait isu kenaikan harga BBM. Pemerintah memastikan stok BBM dalam kondisi aman dan distribusi berjalan lancar.
Selain itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian berlebihan yang dapat memicu kelangkaan semu di lapangan.
Sebagai penutup, Anto berharap kebijakan pro-rakyat seperti ini dapat terus berlanjut di sektor-sektor lain. Ia menilai, konsistensi pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan publik.
“Keputusan ini harus menjadi awal dari kebijakan-kebijakan lain yang berpihak kepada rakyat. Pemerintah sudah berada di jalur yang tepat,” pungkasnya.
