Kerusuhan yang terjadi di wilayah Halmahera Tengah, Maluku Utara, kini menjadi sorotan luas setelah muncul dugaan adanya operasi intelijen hitam (black operation) di balik konflik yang sempat disebut bernuansa SARA. Pengamat intelijen dan geopolitik, Amir Hamzah, menilai peristiwa ini tidak bisa dilihat sebagai konflik sosial biasa, melainkan berpotensi sebagai bagian dari skenario yang lebih besar untuk mengganggu stabilitas nasional.
Peristiwa bermula dari penemuan jasad seorang warga lanjut usia di area kebun yang kemudian memicu kesalahpahaman antarwarga di dua desa di Kecamatan Patani Barat. Dalam waktu singkat, situasi memanas menjadi bentrokan yang disertai pembakaran rumah. Meski demikian, aparat kepolisian menegaskan bahwa konflik tersebut bukan dilatarbelakangi oleh isu SARA, melainkan dipicu oleh provokasi dan penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Namun di lapangan, narasi SARA telanjur berkembang dan menyebar luas di masyarakat. Inilah yang menurut Amir Hamzah menjadi salah satu indikator penting dalam analisis intelijen. Ia melihat adanya pola klasik: peristiwa kecil yang dengan cepat diekskalasi melalui disinformasi sehingga membentuk persepsi konflik identitas.
“Dalam banyak kasus, konflik besar sering diawali dari trigger event kecil yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak tertentu melalui operasi informasi,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Menurutnya, penyebaran hoaks dan framing SARA merupakan metode yang kerap digunakan dalam operasi intelijen untuk memicu emosi kolektif dan mempercepat eskalasi konflik. Apalagi jika didukung oleh momentum yang tepat dan wilayah yang memiliki nilai strategis tinggi.
Halmahera Tengah sendiri dikenal sebagai salah satu kawasan dengan cadangan nikel terbesar di Indonesia. Komoditas ini menjadi sangat vital dalam rantai industri global, khususnya untuk baterai kendaraan listrik. Di balik potensi besar tersebut, terdapat persoalan klasik seperti aktivitas tambang ilegal dan perebutan kepentingan ekonomi.
Amir Hamzah mengaitkan munculnya kerusuhan ini dengan rencana penertiban tambang ilegal di kawasan tersebut. Ia menduga konflik sengaja diciptakan atau diperbesar untuk mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda strategis tersebut.
“Kerusuhan sosial bisa menjadi alat untuk mengalihkan fokus, bahkan melemahkan langkah penegakan hukum terhadap pemain-pemain tambang ilegal,” kata dia.
Selain itu, ia juga melihat potensi motif yang lebih luas, yakni upaya destabilisasi terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Jika konflik berkembang dan meluas dengan narasi SARA, maka dampaknya tidak hanya lokal, tetapi bisa memengaruhi persepsi nasional terhadap kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan.
Lebih jauh, Amir Hamzah menyoroti kemiripan pola dengan konflik sosial yang pernah terjadi di Maluku pasca reformasi. Saat itu, konflik juga diawali dari insiden kecil, kemudian berkembang melalui isu SARA, hingga berujung pada konflik komunal yang luas.
“Pola seperti ini bukan hal baru. Ada kemiripan dengan konflik Maluku, di mana isu identitas dimanfaatkan untuk memperbesar konflik,” ujarnya.
Dalam konteks kekinian, tantangan pemerintah tidak hanya terletak pada penanganan konflik di lapangan, tetapi juga dalam mengendalikan perang informasi. Penyebaran hoaks dan provokasi di ruang digital menjadi faktor kunci yang mempercepat eskalasi situasi.
Aparat keamanan saat ini terus melakukan langkah-langkah untuk meredam konflik, termasuk mengusut provokator dan menelusuri penyebar informasi palsu. Tokoh masyarakat dan adat juga mengimbau warga agar tidak mudah terprovokasi dan menjaga persatuan.
Namun demikian, peristiwa ini menjadi peringatan bahwa konflik di daerah kaya sumber daya alam seperti Halmahera tidak bisa dilepaskan dari dimensi yang lebih luas. Di balik konflik sosial, bisa saja terdapat kepentingan ekonomi dan politik yang saling bertaut.
Jika dugaan adanya operasi intelijen benar, maka yang dihadapi bukan sekadar konflik horizontal, melainkan bagian dari kontestasi yang lebih kompleks—melibatkan sumber daya strategis, aktor-aktor berkepentingan, serta upaya memengaruhi stabilitas nasional.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah dituntut tidak hanya memulihkan keamanan, tetapi juga mengungkap aktor intelektual di balik layar. Sebab, di era modern, konflik tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik semata, melainkan juga melalui rekayasa informasi dan manipulasi persepsi publik.
“Kerusuhan Halmahera Tengah pun kini menjadi lebih dari sekadar peristiwa lokal—ia berubah menjadi ujian bagi ketahanan nasional dalam menghadapi kombinasi ancaman sosial, ekonomi, dan intelijen sekaligus,” pungkasnya.
