Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila, Prihandoyo Kuswanto, menyoroti dinamika politik dan perang narasi di media sosial yang menurutnya mengarah pada upaya menciptakan instabilitas nasional menjelang pertengahan 2026.
Dalam pandangannya, berbagai kritik keras terhadap pemerintah yang berkembang di ruang digital tidak lagi sekadar ekspresi demokrasi, melainkan sudah mengarah pada agitasi politik yang dinilai berpotensi memecah belah bangsa. Ia menyebut adanya keterlibatan sejumlah kelompok, mulai dari mahasiswa, mantan pejabat, pensiunan aparat, hingga akademisi, yang secara terbuka menyuarakan pergantian kekuasaan.
“Perang narasi di media sosial saat ini menurut saya merupakan bagian dari cipta kondisi untuk memprovokasi rakyat agar terjadi kekacauan. Gerakan ini terlihat semakin terorganisir,” kata Prihandoyo dalam keterangannya, Minggu (10/5/2026).
Ia mengaku telah lama meneliti fenomena yang disebutnya sebagai pola “color revolution” atau revolusi warna, yang menurutnya mulai tampak sejak menguatnya wacana kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 sebelum amandemen.
Prihandoyo juga menyinggung polemik pernyataan Ketua BEM UGM yang sempat viral di media sosial. Menurutnya, respons publik terhadap narasi keras kepada pemerintah ternyata tidak sebesar yang dibayangkan.
“Saya melakukan pengamatan terhadap respons masyarakat di media sosial. Dari puluhan ribu tanggapan, dukungan terhadap narasi ekstrem ternyata sangat kecil,” ujarnya.
Dalam keterangannya, Prihandoyo turut menyoroti dugaan keterlibatan lembaga asing dalam dinamika politik dan masyarakat sipil di Indonesia. Ia mengaitkan hal tersebut dengan isu pendanaan NGO dan program penguatan masyarakat sipil yang disebut berasal dari lembaga internasional seperti Open Society Foundations (OSF).
Menurut dia, keterlibatan asing dalam pembentukan opini publik dan gerakan sosial harus menjadi perhatian serius karena berpotensi mempengaruhi arah demokrasi nasional.
Ia juga menyoroti masuknya berbagai program penguatan narasi sosial dan keagamaan ke kalangan pesantren, komunitas pemuda, hingga institusi akademik. Hal itu, menurutnya, perlu dicermati agar tidak menggeser jati diri bangsa Indonesia.
Prihandoyo menegaskan bahwa kewaspadaan nasional harus diperkuat di tengah meningkatnya eskalasi demonstrasi dan polarisasi politik. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dapat memicu perpecahan nasional.
“Bangsa ini harus kembali pada jati dirinya, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Jangan sampai demokrasi liberal justru menjadi jalan menuju perpecahan bangsa,” tegasnya.
Ia juga meminta partai-partai politik, khususnya Partai Gerindra, untuk tetap konsisten pada visi kebangsaan yang menempatkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai fondasi utama kehidupan bernegara.
