Kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mulai memberikan dampak signifikan terhadap sejumlah perusahaan berbasis sawit dan crude palm oil (CPO) yang tercatat di Bursa Efek Singapura.
Pegiat kebangsaan sekaligus Eksponen Angkatan Reformasi 1998, Andrianto Andri, menilai koreksi tajam harga saham sejumlah emiten perkebunan tersebut merupakan respons pasar atas langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Andrianto, kebijakan ekspor satu pintu yang mewajibkan komoditas sumber daya alam Indonesia dijual terlebih dahulu kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebelum diekspor ke luar negeri telah mengubah pola bisnis yang selama ini dinikmati para eksportir besar.
“Ini adalah langkah revolusioner Presiden Prabowo untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi nasional dengan berpijak pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945,” kata Andrianto dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).
Ia menjelaskan, melalui kebijakan tersebut perusahaan-perusahaan yang selama ini melakukan ekspor langsung tidak lagi memiliki keleluasaan yang sama karena seluruh ekspor komoditas strategis harus melalui DSI sebagai eksportir tunggal.
Andrianto menyebut sejumlah emiten yang terdampak antara lain First Resources Ltd yang mengalami penurunan saham hingga 28 persen, Golden Agri Resources turun 18 persen, MP Evans Group terkoreksi 24,2 persen, AEP Plantation turun 21 persen, serta Wilmar International Ltd yang melemah 9,36 persen dalam beberapa hari perdagangan setelah kebijakan tersebut diumumkan.
Menurutnya, kebijakan itu memperkuat posisi pemerintah dalam mengendalikan arus ekspor dan memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam Indonesia dapat lebih besar dirasakan oleh masyarakat.
“Dengan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI, kekuatan pemerintah bertambah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar mantan Sekretaris Jenderal ProDem tersebut.
Andrianto juga menilai kebijakan itu berpotensi menekan praktik penempatan devisa hasil ekspor di luar negeri, khususnya di lembaga keuangan asing.
Ia berharap dana yang selama ini tersimpan di luar negeri dapat kembali masuk ke sistem perbankan nasional sehingga mampu memperkuat cadangan devisa dan mendukung pembiayaan pembangunan.
“Kita ingin kebocoran yang selama ini terjadi dapat dihentikan. Devisa hasil sumber daya alam Indonesia harus kembali dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia,” tegas mantan Ketua Umum Humanika itu.
Lebih lanjut, Andrianto mengaitkan kebijakan tersebut dengan upaya pemerintah memperkuat kemandirian ekonomi nasional di tengah dinamika geopolitik global. Ia menilai langkah Presiden Prabowo sejalan dengan semangat menjaga kepentingan nasional dan memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan ekonomi internasional.
Meski demikian, ia mengakui kebijakan strategis tersebut dapat menimbulkan gejolak jangka pendek di pasar keuangan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut masih dapat dikelola dengan baik.
“Kita berharap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo mampu melewati berbagai gejolak pasar saham dan kurs rupiah. Tanda-tanda perbaikan mulai terlihat melalui langkah Bank Indonesia yang melakukan intervensi pasar dan penyesuaian suku bunga,” pungkas Andrianto.
