Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi melantik kepengurusan baru Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gema Keadilan periode 2026–2031. Rahmat Saleh dipercaya memimpin organisasi kepemudaan PKS tersebut dengan membawa target memperkuat konsolidasi anak muda menghadapi Pemilu 2029.
Pelantikan digelar dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) V Gema Keadilan di Jakarta, Kamis (16/7/2026). Prosesi pelantikan dipimpin Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid yang juga menjabat Dewan Pembina Pusat Gema Keadilan.
“Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saudara-saudara yang telah mengucapkan sumpah jabatan secara resmi menjadi pengurus DPP Gema Keadilan. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kelancaran dalam menjalankan tugasnya,” ujar Kholid.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Umum Gema Keadilan, Rahmat menegaskan organisasi yang dipimpinnya akan difokuskan sebagai wadah mencetak pemimpin muda yang siap menjawab berbagai tantangan bangsa, mulai dari kesejahteraan, pendidikan, hingga persoalan pengangguran.
Menurut Rahmat, mandat yang diberikan PKS kepada Gema Keadilan adalah menyiapkan kader-kader muda yang kelak mengemban amanah di berbagai lini kepemimpinan.
“Semua yang hadir pada hari ini, yang dilantik dan jadi pengurus Gema Keadilan tingkat DPP maupun wilayah, di 2029 jadi dilantik di forum yang lain. Bagaimana caranya nanti itu yang insya Allah kita coba bahas di Munas ini,” ujarnya.
Rahmat juga menegaskan salah satu fokus kepengurusan lima tahun mendatang adalah memperkuat konsolidasi organisasi, menyusun desain gerakan, dan memperluas pengorganisasian anak muda sebagai bagian dari upaya menghadapi Pemilu 2029.
Sementara itu, Ketua Umum Gema Keadilan periode 2021–2026 sekaligus Steering Committee Munas V Gema Keadilan, Indra Kusuma, melaporkan seluruh rangkaian sidang berlangsung tertib dan kondusif.
“Alhamdulillah pelaksanaan Munas V Gema Keadilan sudah dibuka tadi siang, bahkan sudah dilaksanakan persidangan yang terlaksana secara tenang, adem, rukun, dan guyub. Ada gema, tapi gema ide-ide yang luar biasa dan tetap dalam kondisi yang rukun dan tertib,” kata Indra.
Indra juga menyampaikan Munas dihadiri perwakilan dari 31 provinsi. Selain menerima laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–2026, forum tersebut menyepakati penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), termasuk mengembalikan penyebutan jabatan pimpinan organisasi dari “Presiden” menjadi “Ketua Umum”.
Di akhir acara, Rahmat menyampaikan apresiasi kepada kepengurusan sebelumnya atas fondasi organisasi yang telah dibangun. Ia berharap seluruh kader terus memperkuat sinergi agar Gema Keadilan mampu melahirkan lebih banyak pemimpin muda sekaligus memperluas kontribusi organisasi bagi masyarakat.(Sumber)
