Sikap pimpinan DPR belum memproses pengusulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya dikritik Anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman. Politikus Demokrat itu mempertanyakan mandegnya usulan fraksinya bersama PKS.
“Menyambung apa yang disampaikan oleh yang terhormat sahabat saya Aria Bima (Ketua Panja Jiwasraya Komisi VI DPR), kami belum mempersoalkan panja atau pansus, penting yang mana.”
“Yang kami persoalkan saat ini adalah mengapa pimpinan yang sangat kami hormati dan banggakan tidak membacakan usulan pengusul sebagaimana yang diminta oleh UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib DPR,” kata Benny dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (27/2) di Kompleks Parlemen, Jakarta.
“Inilah yang kami tanyakan saat ini, mohon berkenan pimpinan yang kami banggakan supaya ikutlah aturan yang sudah disepakati bersama,” ujar Benny kepada Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin.
Lebih lanjut, mantan pimpinan Komisi III DPR itu meminta kepada pimpinan agar dalam agenda rapat yang akan datang dibacakan usulan dari pengusul mengenai pentingnya hak angket Jiwasraya, guna menengakkan aturan yang ada di parlemen.
“Soal ke mana uang Jiwasraya itu nanti di pansus dibahas. Dipakai buat apa, ada saatnya nanti kita diskusikan, tetapi belum apa-apa pimpinan sudah ditutup hak kami ini. Ada apakah teman saya Pak Bimo (Aria Bima),” katanya.
Benny juga mengingatkan, DPR bukanlah lembaga yang menjadi kantor cabang dari kekuasaan eksekutif. Karena itu, dia mendesak agar usulan pansus segera dibacakan dalam agenda rapat berikutnya.
“Ketua DPR yang sangat kami banggakan, pimpinan, saya ingatkan bapak ibu (pimpinan) di depan adalah pimpinan dewan, bukan kantor cabang kekuasaan eksekutif yang bapak ibu pimpin,” ujarnya.
Sementara itu, Aziz Syamsuddin yang memimpin Rapat Paripurna DPR itu langsung merespons Benny. Politikus Partai Golkar itu mengingakan Benny untuk tidak satire terhadap pandangan yang disampaikan anggota DPR lain, dalam hal ini Aria Bima.
“Terima kasih Pak Benny, saya juga ingatkan Pak Benny untuk tidak berlaku satire. Saya juga minta Pak Aria Bima jangan menanggapi supaya tidak terjadi silang pandangan dalam hal ini,” ungkap Aziz.
Aziz menyatakan, bahwa persoalan Jiwasraya, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dan meminta Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar untuk mengagendakan dalam rapat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
Menurut Aziz, tentu butuh waktu untuk mengurus administrasi surat menyurat yang masuk kepada pimpinan DPR.
“Kami sebagai pimpinan telah delegasikan surat kepada Setjen. Tentu butuh waktu dalam hal melakukan administrasi surat menyurat. Kami mohon bersabar.”
“Kami komitmen pada masa sidang berikutnya akan kami lakukan sesuai mekanisme tata tertib yang dituangkan Pasal 181 Ayat 1 dan 2 dan memerhatikan Pasal 170 Ayat 2 tentang surat masuk yang akan kami lakukan,” paparnya. {jawapos}
