Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menyebutkan pelatihan online sebagai bagian dalam program Kartu Pra Kerja tidak efektif dan efisien, tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan pelatihan online dinilai sangat berpotensi terhadap pemborosan uang negara.
“Pelatihan online dalam program Kartu Pra Kerja agar sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya,” ujar Syarief Hasan dalam keterangannya, Kamis (14/5/2020).
Pada 20 Maret 2020 pemerintah meluncurkan program Kartu Pra Kerja dengan anggaran sebesar Rp 5,6 triliun. Program ini merupakan bagian dari jaring pengaman sosial dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Pasalnya, pandemi ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat.
Seperti diketahui, imbas COVID-19 membuat banyak para pekerja yang di-PHK, banyak buruh harian kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian.
Terkait hal ini, program Kartu Pra Kerja menjadi bantuan jaring pengaman sosial sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi dampak pandemi COVID-19. Namun, Syarief menilai program ini menjadi bermasalah karena adanya pelatihan online.
“Pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan sangat berpotensi terjadinya pemborosan uang negara,” katanya.
Menurutnya, fokus utama masyarakat saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. Hal ini karena banyaknya masyarakat yang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari semenjak diberlakukannya PSBB serta work from home.
“Dengan adanya imbauan work from home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Syarief mengatakan, melalui program Kartu Pra Kerja pemerintah seharusnya memastikan kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi, bukan justru semakin mempersulit masyarakat dengan pelatihan online.
“Hal yang mestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat program Kartu Pra Kerja. Tetapi program ini bahkan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online,” sambungnya.
Adapun pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Pra Kerja tersebut merupakan pelatihan yang berbayar.
Padahal semua muatan materi yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik melalui YouTube maupun platform online lainnya secara gratis.
“Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran,” tegasnya.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Syarief memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI untuk turut menyuarakan agar pelatihan online dalam program Kartu Pra Kerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya.
“Agar kekhawatiran ‘masyarakat tidak mati karena Corona tapi mati karena kelaparan’ tidak menjadi kenyataan,” pungkasnya. {detik}
