Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ingrid Kansil mengatakan, kebijakan new normal belum bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Karena itu, dia meminta, agar sekolah tidak dibuka dulu sebelum pandemi corona alias covid-19 berakhir.
Saat ini pemerintah sedang menyiapkan new normal agar masyarakat bisa kembali produktif di tengah covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Hal ini dilakukan untuk menggerakan kembali roda perekonomian.
Ingrid mengatakan, kondisi tersebut membuat sebagian orang tua khawatir. Mengingat, penerapan new normal tidak menutup kemungkinan dilakukan di lingkungan sekolah. Meski harus mendapat restu terlebih dahulu dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di daerah masing-masing.
“Beragam responden muncul. Khususnya dari ibu-ibu yang merasa khawatir atas keamanan di sekolah jika pemberlakuan new normal dilaksanakan di institusi pendidikan.”
“Mengingat anak-anak menjadi salah satu yang paling rentan terinfeksi Covid-19 jika jauh dari pengawasan orang tua,” kata Ingrid di Jakarta, Kamis (28/5).
Sebagai seorang ibu, Ingrid paham betul kekhawatiran yang dirasakan para orang tua. Sebab itu, dia meminta wacana pembukaan sekolah diurungkan hingga pandemi di suatu wilayah dinyatakan selesai.
Apalagi, saat ini muncul petisi yang digagas sekumpulan orang tua untuk menunda masuk sekolah selama pandemi. Hasilnya, kurang lebih 10 ribu tanda tangan sudah dibukukan.
“Petisi tersebut dibuat untuk mewakili keresahan hati para orang tua yang melihat bahwa pemberlakuan new normal bagi institusi pendidikan belum slap,” cetusnya.
Ingrid mencontohkan pemberlakuan new normal di sejumlah negara. Meski sebatas percobaan, penerapan new normal dilakukan dengan sangat hati-hati.
Hal itu juga didukung berbagai indikator, seperti kemampuan negara dalam mengendalikan transmisi Covid-19, kemampuan institusi kesehatan dalam memfasilitasi uji coba sampel, atau menangani pasien.
Dia juga mempertanyakan, apakah pemerintah sudah memiliki instrumen sistemik terkait mekanisme teknis penerapan new normal. Pesannya, aturan ini harus dibuat dengan terperinci dan jelas. Sehingga rakyat mudah memahami, bukan justru membingungkan.
Terakhir, Ingrid meminta, pemerintah harus menjamin terlebih dahulu bahwa penambahan kasus baru semakin turun. Kemudian melakukan sosialisasi secara masif untuk penerapan new normal, ditambah ujicoba sebelum akhirnya benar-benar diterapkan.
“Tujuannya, untuk menguji seberapa siap model kebijakan baru ini diterima oleh masyarakat. Karena pada akhirnya, rakyat sendiri yang akan menjadi objek pelaksana pemberlakuan new normal ini,” pungkasnya. {rmco}
