Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetyani menilai, para peserta kartu prakerja lebih menginginkan insentif Rp600 ribu, ketimbang harus mengikuti pelatihan daring yang disediakan program tersebut.
“Karenanya pekerja yang sebetulnya lebih berharap dapat insentif yang Rp 600 ribu ketimbang pelatihan. Apalagi kalau kita bicara pelatihan yang diselenggarakan, memang tidak dapat disamakan dengan vokasi,” ujarnya dalam diskusi daring, Sabtu (27/6).
Dia menyarankan pemerintah seharusnya mengefisiensikan anggaran kartu prakerja sebesar Rp20 triliun. Netty menilai pelatihan daring program kartu prakerja tidak berjalan secara efektif selama pandemi. Karena ada disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan sehari-hari masyarakat.
“Anggaran harusnya bisa dihitung antara efektivitas dan efisiensi dari penggunaan anggaran tersebut.”
“Hari ini dengan situasi pandemi, kalau saya melihat ada sebuah situasi yang disorientasi antara pelatihan dengan kebutuhan perut. Artinya kita harus mengatakan pelatihan jadi akhirnya enggak efektif,” kata Netty.
Netty menilai program pelatihan kerja secara daring tidak memberikan keadilan. Karena keterbatasan akses internet yang tak merata di masyarakat.
“Pelatihannya dengan menggunakan akses internet, menjadi sebuah catatan di mana rasa keadilan karena kemudian akses internet tidak dapat dinikmati oleh banyak warga negara Indonesia di berbagai pelosok.”
“Bahkan disampaikan oleh Kominfo ada sekitar 12.000 desa yang belum bisa akses internet,” ujar Netty. {merdeka}
