Wacana perombakan atau reshuffle kabinet menyeruak menyusul pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan tidak puas terhadap kinerja para menterinya, terutama dalam menangani persoalan pandemi corona (COVID-19) dan dampaknya.
Dimintai tanggapan mengenai isu reshuffle, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan bahwa reshuffle menjadi wewenang penuh Presiden. ”Itu kewenangan Presiden,” ujar Bamsoet kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Bamsoet juga menyatakan bahwa dirinya tidak tertarik untuk menduduki posisi menteri. “Saya tidak berminat untuk menjadi menteri,” katanya singkat.
Diketahui, Istana mempublikasikan rekaman video Jokowi membuka Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Pada video berdurasi kurang lebih 10 menit itu, Presiden Jokowi dengan nada tinggi memperingatkan anak buahnya.
Bahkan, dia mengatakan, bisa saja melakukan pembubaran lembaga hingga melakukan reshuffle. ”Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya,” katanya dalam video tersebut.
Bahkan Jokowi menyebut tak ada progres signifikan dalam penanganan Covid-19. Hal ini bisa dilihat dari realisasi anggaran Kementerian Kesehatan yang masih 1,53%. Lalu penyaluran Bansos yang belum 100%.
“Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progres yang signifikan. Enggak ada,” ujarnya. {okezone}
