Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar provinsi Papua Barat yang dijadwalkan digelar di kantor DPP Partai Golkar pada Senin (10/8/2020) kembali ditunda. Dasar penundaan tersebut pun tak jelas terlebih ini sudah yang keempat kalinya.
Meski puluhan kader dari Papua Barat sudah hadir namun Musda tak bisa dilaksanakan setelah Wasekjen DPP Partai Golkar, Derek Loupatty membacakan surat penundaan mandat dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar.
Usai membacakan surat mandat, Derek Loupatty mengatakan sesuai tugas mandat musda yang diberikan DPP golkar pada hari ini dimana ada surat penundaan langsung dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Golkar.
Sebagai pemegang mandat maka wajib disampaikan ke peserta musda dan mereka menerima bahwa akan tetap tunduk pada keputusan DPP.
“Kami tidak tahu alasan penundaan ini, karena sampai dengan hari ini kami hanya diberikan tanggungjawab untuk menyampaikan keputusan DPP. Setelah ini kami akan sampaikan kembali ke DPP perihal penyerahan surat penundaan tersebut,” katanya.
Lanjut Derek, persoalan adanya penundaan itu sudah keputusan pimpinan, sebagai kader dan pengurus partai yang diberi mandat ya kami harus taat kepada putusan DPP. Kami di sini hanya membacakan surat, alasannya yang khusus itu ada di pimpinan.
“Adapun musda tersebut mundur sampai tanggal 15-16 Agustus, tetapi jika ada penundaan kembali itu semuanya ada di pimpinan tertinggi. Kami tidak bisa menterjemahkan apa yang sudah diinstruksikan karena tugas kami hanya menyampaikan keputusan pimpinan kepada kader yang hadir di musda ini,” ujarnya.
Menurut Derek, terkait adanya kekosongan pimpinan di tingkat DPD I, bisa dinyatakan selesai kalau sudah selesai musda berdasarkan aturan organisasi kita. Tetapi kembali lagi kepada kebijakan pimpinan, bahwa pimpinanlah yang akan memutuskan yang terbaik.
“Di dalam Golkar itu perioderisasi akan dihitung setelah musda, istilah demisioner tapi akan terjadi setelah musda. Jika menyangkut dualisme itu ada di keputusan DPP, sesuai dengan arahan SC nantinya,” ucapnya.
Sesuai AD/ART, tambah Derek, bila ada 2 konflik kepentingan di bawah, pertama ada mahkamah partai dan kedua putusan DPP.
“Keputusan DPP itulah yang nantinya akan diikuti karena biasanya pun begitu. Terkait keamanan yang cukup banyak itu sudah biasa kami lakukan jika ada acara semacam ini mengantisipasi sesuatu yang tak diinginkan,” pungkasnya.
Sementara itu calon ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Barat yang juga Walikota Sorong Lamberthus Jitmau menyatakan sebagai kader partai saya dengan semua pendukung tegak lurus untuk mengamankan keputusan DPP.
“Terimakasih kepada pak ketum, bapak adalah orangtua untuk kami. Kami memiliki keinginan agar musda ini bisa dilaksanakan dengan tepat waktu, tapi bila pengambilan kebijakan berkata lain maka kami akan tetap mengikuti dan mensyukuri. Massa saya akan tetap tenang tanpa membuat hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Lambert mengungkapkan jika kelak terpilih menjadi Ketua DPD I Golkar Papua Barat, maka akan membawa partai ini menjadi lebih berhasil dari sebelumnya. Hal tersebut saya optimis karena saya telah berhasil memimpin Ketua DPD II Kota Sorong selama dua periode.
“Keberhasilan selama di Kota Sorong akan saya bawa saat memimpin Golkar Papua Barat, mudah-mudahan Golkar bisa berjaya saat kepemimpinan saya nanti. Sebagaimana Golkar berjaya di Kota Sorong, dan saya optimis hal itu terjadi jika saya terpilih sebagai ketua provinsi,” tegasnya.
