PDIP menolak keras rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk menjadikan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan di kurikulum baru.
Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat menilai Nadiem Makarim tak paham dengan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Kata Hasto, kemerdekaan Indonesia justru lahir terhadap pemahaman sejarah dari para founding father Indonesia sehingga memunculkan kesadaran kritis untuk melawan penjajahan.
“PDI Perjuangan menolak keras berbagai bentuk pragmatisme pendidikan, termasuk menghilangkan mata pelajaran Sejarah dari kurikulum SMA dan SMK,” kata Hasto dalam keterangan resminya, Minggu (20/9).
Lebih lanjut, Hasto menilai pelajaran sejarah sangat penting sebagai suatu ilmu pengetahuan untuk melihat peradaban bangsa.
Hasto memandang setiap orang bisa mengambil pelajaran dari suatu nilai, cita-cita dan akar kebudayaan bangsa dari masa lalu dalam mata pelajaran sejarah. Harapannya, bisa menciptakan cita-cita masa depan sebagai satu benang merah sejarah peradaban bangsa
“Bung Karno dalam pembuangan di NTT dan Bengkulu, paling gemar mengajar sejarah. Sejarah yang membangun cita-cita kemerdekaan, sejarah yang mengangkat akar nusantara sebagai bangsa besar yang mewarnai peradaban dunia,” kata dia.
Melihat polemik ini, Hasto menilai Nadiem justru memiliki kesadaran yang rendah tentang makna pelajaran sejarah. Ia lantas meminta agar Nadiem bisa melihat lingkup pendidikan dalam arti luas, yakni pendidikan yang memiliki dasar budi pekerti, pendidikan karakter dan sebagai dasar dari kemajuan.
“Suatu bangsa akan kehilangan masa depan apabila meninggalkan sejarah,” kata Hasto.
Kemendikbud berencana membuat mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran tidak wajib bagi siswa SMA dan sederajat. Hal itu tertuang dalam rencana penyederhanaan kurikulum yang akan diterapkan Maret 2021.
Dalam dokumen yang diterima, sejarah akan digabung dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di kelas 10. Sementara Bagi kelas 11 dan 12 mata pelajaran sejarah hanya masuk dalam kelompok peminatan yang tak bersifat wajib.
Meski demikian, pihak Kemendikbud melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Totok Suprayitno menyatakan kabar pelajaran sejarah akan keluar dari kurikulum tidak benar.
“Kemendikbud mengutamakan sejarah sebagai bagian penting dari keragaman dan kemajemukan serta perjalanan hidup bangsa Indonesia, pada saat ini dan yang akan datang,” kata Totok. {CNN}
