Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya siap menjadi orang yang pertama disuntik vaksin Covid-19. Namun, hal itu akan dilakukannya apabila ada keputusan dari tim kesehatan.
“Ya kalau saya, nanti diputuskan bahwa (yang) pertama disuntik Presiden, ya saya siap,” ujar Jokowi menjawab pertanyaan Rosianna Silalahi dalam tayangan wawancara khusus bertajuk Jokowi Dikepung Kritik, di Kompas TV, Senin (16/11/2020) malam.
Jokowi meminta agar tak ada polemik jika keputusan tim kesehatan mengharuskan Kepala Negara disuntik vaksin pertama kali sebelum masyarakat.
“Terserah tim. Kalau tim sampaikan Presiden yang pertama yang disuntik ya saya siap,” ungkapnya.
“Tapi jangan sampai nanti Presiden yang pertama, lalu ‘Lho kok enak sekali Presiden yang pertama, harusnya rakyat dulu’ jangan seperti itu,” ucap Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan kelompok masyarakat yang akan diprioritaskan mendapat suntik vaksin pertama kali. Pertama, para tenaga kesehatan, baik dokter dan perawat. Kemudian, anggota TNI dan Polri.
“Lalu pelayan publik, ASN di tempat-tempat menyangkut pelayanan kepada masyarakat didahulukan. Setelah itu guru juga sama, didahulukan,” tutur Jokowi.
“Kita sudah punya list, siapa-siapa yang disuntik dan di lokasi mana. Nanti pekan depan Insya Allah kita sudah mulai simulasi. Pekan depan ya,” tambah Jokowi.
Sebelumnya, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito meminta masyarakat bersabar menanti kepastian ketersediaan vaksin Covid-19. Wiku menyebut pembuatan vaksin memerlukan waktu.
“Saat ini vaksin sangat ditunggu oleh banyak orang. Kami ingatkan masyarakat untuk bersabar sebab produksi vaksin Covid-19 membutuhkan waktu,” ujar Wiku dalam konferensi pers daring yang ditayangkan melalui kanal YouTube BNPB, Kamis (12/11/2020).
Penyebabnya, karena strain virus yang dimiliki oleh virus Corona penyebab Covid-19 merupakan strain baru. Strain itu belum pernah diteliti sebelumnya.
“Sehingga prosesnya sangat tergantung dengan karakteristik virus masing-masing dan memerlukan waktu yang lebih banyak,” ungkap Wiku.
“Waktu yang dihabiskan baik untuk pengujian klinis maupun persetujuan, semata-mata adalah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat,” tutur dia.
Sementara, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah masih mempelajari jumlah daerah di Indonesia yang warganya akan divaksin Covid-19.
“Kami masih (dalami) sedang dipelajari oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes), berapa kelayakan Indonesia (yang divaksin) dan wilayah mana saja yang menjadi perhatian (untuk divaksin),” ujar Muhadjir selepas acara penandatanganan nota kesepahaman Gerakan Revolusi Mental, (12/11/2020).
Ia mengatakan, menurut organisasi kesehatan dunia WHO, herd immunity vaksin Covid-19 ditargetkan sebanyak 70 persen dari total penduduk.
Namun, data WHO tersebut jika semua warga terpapar Covid-19 sehingga 70 persen di antaranya harus divaksin. Sedangkan di Indonesia, kata Muhadjir, tidak semua wilayah terpapar Covid-19 dan dinyatakan zona merah.
“Jadi karena itu masih terus didalami, dirinci lebih dalam (jumlah daerahnya),” ucap Muhadjir.
“Tapi yang jelas nanti yang akan diutamakan tenaga kesehatan (divaksin) dan tenaga kesehatan pun yang betul-betul kontak langsung dengan pasien. Tidak harus semuanya,” kata dia. {kompas}
