Langkah PSI Interpelasi Anies Soal Banjir Ditertawakan Gerindra dan Dicueki Partai Lain

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali mengajukan hak interpelasi untuk meminta penjelasan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kali ini PSI mengajukan hak interpelasi berkaitan dengan penanganan banjir Jakarta yang dinilai tidak memiliki kejelasan.

Sebelumnya, PSI juga menggulirkan hak interpelasi berkaitan dengan kasus kerumunan yang terjadi di acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Tanah Abang Jakarta Pusat.

Namun, upaya interpelasi yang digulirkan 17 November 2020 itu tak mendapat respon apapun dari fraksi lain sehingga tidak terlaksana.

Interpelasi terhadap Anies atas banjir di Jakarta menjadi upaya kedua PSI untuk meminta penjelasan Gubernur DKI tersebut berkait banjir yang terjadi Sabtu (20/2/2021) lalu.

Wakil Ketua Fraksi PSI Justin Untayana mengatakan, hak interpelasi digulirkan karena PSI menilai Anies sengaja menghambat kerja dinas-dinas di Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

“PSI menilai Gubernur Anies tidak menjalankan amanah penanggulangan banjir, bahkan diduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir,” kata Justin, Kamis (25/2/2021).

Justin menjelaskan, interpelasi merupakan jalan konstitusional yang diambil PSI untuk meminta penjelasan langsung kepada Anies terkait kegagalan pengendalian banjir Jakarta.

PSI juga menilai tidak ada masterplan penanggulangan banjir di era kepemimpinan Anies, termasuk pembebasan lahan untuk normalisasi yang mandek sejak Anies menjadi gubernur.

Cari teman untuk interpelasi

Meski sudah mendeklarasikan akan menginterpelasi Anies soal banjir Jakarta, PSI masih harus membutuhkan anggota fraksi lain untuk melancarkan rencana tersebut.

Diperlukan 15 anggota DPRD DKI dan lebih dari satu fraksi agar hak interpelasi bisa dijalankan. Sedangkan PSI hanya memiliki delapan kursi di DPRD, sehingga masih dibutuhkan tujuh kursi lagi untuk melakukan interpelasi.

Justin mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan partai lain dan meyakini akan ada banyak fraksi di DPRD DKI yang mendukung langkah PSI untuk melakukan interpelasi.

“Kami yakin partai-partai lain juga mengakui penanganan banjir selama ini oleh Pak Gubernur masih sangat tidak maksimal. Bagi partai-partai yang memiliki pandangan serupa, kami harap ini (interpelasi) bisa jadi gerakan bersama yang kuat di DPRD,” kata Justin.

Ditertawakan Gerindra

Mendengar interpelasi dari PSI, Ketua Dewan Penasihat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Mohamad Taufik tertawa.

Taufik yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta menilai hak interpelasi yang digulirkan PSI tidak akan mendapat respon dari fraksi manapun.

“Ha-ha-ha, bagaimana mau interplasi? Silakan saja siapa yang mau nyambut,” kata Taufik dalam pesan singkat.

Dia juga mengatakan, kejadian walk out di rapat paripurna akhir 2020 saat Fraksi PSI membacakan pandangannya mungkin masih diingat fraksi lain.

Sehingga tidak akan ada respons dari hak interpelasi yang digulirkan PSI, meskipun PSI meminta dukungan sekalipun. “Enggak ada lah (yang merespons wacana interpelasi),” kata Taufik.

PDI-P pilih rapat kerja

Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono mengatakan, ketimbang harus melakukan interpelasi, sebaiknya evaluasi banjir Jakarta dilakukan dengan rapat kerja.

“Dalam konteks ini (evaluasi banjir) saya rasa kami fokus evaluasi dengan hal yang bersifat teknis bersama SKPD (satuan kerja perangkat daerah),” kata Gembong.

Karena menurut Gembong, masalah banjir Jakarta terletak pada eksekusi ide-ide yang sudah ada sebelumnya, sehingga tidak perlu sampai memanggil Anies.

Komisi D nantinya akan memeriksa secara lebih mendalam eksekusi program pengendalian banjir yang tidak berjalan.

Karena percuma saja memanggil Anies jika soal teknis yang mengetahui adalah Kepala Dinas terkait pengendalian banjir. “Soal banjir kan Pak Anies tidak begitu memahami juga, ujungnya rapat kerja,” kata Gembong.

Dinilai pencitraan oleh PKS

Sebagai pemilik jumlah kursi ketiga terbanyak di DPRD DKI Jakarta, PKS menilai apa yang dilakukan PSI adalah pencitraan belaka. “Biasa lah itu bagian dari pencitraan,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Mohammad Arifin.

Dia menilai PSI mengajukan hak interpelasi agar tetap terlihat kritis terhadap kepemimpinan Anies. Terlepas dari niat PSI untuk interpelasi, PKS tidak akan menanggapi interpelasi tersebut sebagai hal yang serius.

Dia juga menilai apa yang dilakukan PKS akan dilakukan oleh fraksi lain di DPRD DKI Jakarta. “Paling juga teman-teman (fraksi) yang lain pasti tidak akan merespons, tidak akan menanggapi,” kata Arifin.

Dia justru meminta PSI untuk mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang dinilai terbukti membawa kemajuan penanganan banjir Jakarta.

“Misalnya banjir yang lagi ramai. Titik-titik banjir luar biasa berkurang, yang kemarin saja sehari sudah surut, itu menunjukkan jelas kerja Pemprov mengatasi banjir,” ucap dia.

Demokrat condong menolak, PAN belum bersuara

Demokrat sebagai urutan keempat pemilik suara terbanyak di DPRD DKI Jakarta masih belum membahas isu interpelasi yang dilempar oleh PSI.

“Saya kalau mau ngomong atas nama fraksi, berarti kan harus hasil rapat fraksi dulu, jadi saya belum ngomong dulu,” kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Achmad Nawawi.

Namun, secara pribadi Nawawi secara tegas menolak interpelasi yang digulirkan oleh PSI. Bukan tanpa alasan, bencana banjir saat ini bukan hanya dialami Jakarta saja, ada banyak daerah yang mengalami banjir.

Sehingga interpelasi kepada Anies dinilai sebagai sesuatu yang sangat politis. “Kalau secara pribadi saya tidak setuju tuh interpelasi gubernur berkaitan dengan banjir,” kata dia.

Sedangkan PAN yang merupakan urutan kelima peraih kursi DPRD DKI Jakarta masih belum bersuara soal interpelasi tersebut. “Kami belum ada pembicaraan internal soal ini,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Bambang Kusumanto. {kompas}