Pemberitaan mengenai lonjakan orang kaya di Indonesia di saat Covid-19 mereda, ternyata tidak membuat ekonom senior DR. Rizal Ramli heran.
Pasalnya, sudah sejak jauh hari Rizal Ramli mengingatkan bahwa kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya akan berpihak pada orang kaya.
Dalam hal ini, Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur itu mengkritik kebijakan pungutan pajak yang dilakukan pemerintah. Di mana pajak justru terus-terusan menyasar komoditas rakyat kecil. Sementara komoditas besar tidak disentuh.
Sejak tiga tahun lalu, Rizal Ramli mengkritik tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor atau PPh pasal 22 untuk 1.147 komoditas impor. Sebab, komoditas itu hanya ecek-ecek, atau sing printil (yang kecil-kecil) dalam istilah Rizal Ramli.
Disebut sing printil karena pungutan pajak ini hanya menyasar para pengusaha menengah. Sementara pungutan pajak untuk impor 10 besar komoditas inti malah relatif lebih rendah, seperti komputer, mesin, elektrikal, dan equipment (perlengkapan), besi, dan baja.
Akhirnya kini dampak dari kebijakan Menteri Sri Mulyani itu membuat mereka yang kaya menjadi semakin kaya.
Sebuah konsultan berbasis di London, Knight Frankmerilis mengungkapkan, bahwa Indonesia akan mengalami kenaikan jumlah orang dengan kekayaan sangat tinggi atau crazy rich selama lima tahun ke depan.
Mereka yang memiliki uang di atas 30 juta dolar AS diprediksi akan melonjak hingga 67 persen di tahun 2025. Lonjakan ini menjadi yang paling tajam di dunia.
“Inilah dampak dari kebijakan Menkeu Terbalik. Pajakin rakyat kecil sing printil, kurangi pajak, dan tax holiday untuk yang besar-besar dan asing,” ujarnya kepada redaksi, Jumat (26/2).
Dia pun menyinggung Presiden Joko Widodo apakah selama ini tidak merasa aneh dengan kebijakan Sri Mulyani yang kurang peka pada ekonomi dan rakyat. “Pak Jokowi apa ndak sadar, makin lama makin bikin rakyat susah?” tutupnya.
Sementara itu, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi ikut menimpali apa yang disampaikan Rizal Ramli.
Menurutnya upaya memajaki sing printil bukanlah jawaban untuk menutup defisin APBN yang nyaris Rp 1.000 triliun. “Seperti nyari salep untuk ngobati tumor. Kebijakan penuh humor,” tuturnya. {rmol}
