Staf khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Arya Sinulingga, membantah pemberitaan mengenai kabar adanya permintaan kursi komisaris perusahaan pelat merah dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI.
“Sehubungan dengan adanya berita di socmed yang kita lihat dari satu media yang mengatakan bahwa MUI meminta komisaris BUMN, perlu kami sampaikan bahwa kami di kementerian BUMN sampai hari ini tidak pernah ada permintaan komisaris untuk MUI atau pejabat di MUI,” kata Arya dalam pernyataannya kepada awak media, Ahad, 21 Maret 2021.
Ia juga membantah bahwa isu permintaan kursi komisaris itu berkaitan dengan fatwa halal vaksin AstraZeneca. “Apalagi berhubungan dengan vaksin AstraZeneca gitu, sama sekali tidak ada hubungannya, kita juga tidak ada keterkaitannya dengan hal tersebut.”
Dengan demikian, ia menegaskan bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun permintaan komisaris untuk pengurus MUI ke Kementerian BUMN.
Dinukil dari laporan Majalah Tempo edisi 20 Maret 2021, dua pejabat pemerintah yang berbeda mengatakan bahwa di tengah upaya mempercepat keluarnya fatwa halal, ada pengurus MUI yang meminta pemerintah mempertimbangkan pembagian posisi komisaris di perusahaan BUMN untuk lembaga itu.
Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh Kementerian BUMN. Sumber yang sama menyebutkan pengurus MUI meminta nantinya dilibatkan dalam sosialisasi vaksin AstraZeneca di berbagai daerah.
Namun,informasi tersebut dibantah oleh anggota Komisi Fatwa MUI Aminuddin Yakub. Kalaupun ada, permintaan itu belum tentu terkait dengan kapasitas sebagai pengurus MUI.
“Banyak pengurus MUI juga memegang jabatan di organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau benar terkait dengan MUI, itu melanggar kode etik,” ujarnya.
Menteri BUMN Erick Thohir juga membantah adanya permintaan kursi komisaris dari pengurus MUI. “Saya tidak pernah dengar informasi itu.” {tempo}
