Pengamat sebaran tenaga kerja di Indonesia, Marwan Batubara mengaku bahwa pihaknya memiliki data-data perihal tenaga kerja asing (TKA) asal Republik Rakyat China (RRC) cukup lengkap dan sebagiannya sudah terpublikasi di beberapa media.
Marwan merasa heran dengan perlakuan rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap TKA asal Republik Rakyat China (RRC).
“Sewaktu pandemi Covid-19, rezim (rezim Presiden Jokowi) begitu strict terhadap warganya sendiri, tapi tetapi terhadap TKA asal Republik Rakyat China (RRC) atau TKA China ini terjadi sebaliknya,” kata Marwan yang dikutip Galamedia dari kanal YouTube Bang Edy, Sabtu 8 Mei 2021.
“Itu artinya ada perlindungan yang sistemik yang dilakukan oleh rezim (rezim Presiden Jokowi) kepada TKA asal Republik Rakyat China (RRC),” tambah dia.
Marwan menganggap bahwa hal ini dilakukan rezim Presiden Jokowi semata-mata untuk mempersatukan antara kekuatan rezim Presiden Jokowi, pengusaha, dan investor asal Republik Rakyat China (RRC).
Menurut Marwan, bersatunya rezim Presiden Jokowi, pengusaha, dan investor asal Republik Rakyat China (RRC) bertujuan untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku untuk orang-orang pribumi.
“Ada kebohongan publik yang dilakukan oleh rezim. Salah satunya oleh Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan Menko Kemaritiman dan Investasi,” ungkap Marwan.
Kebohongan yang dimaksud Marwan adalah terkait pernyataan Luhut yang menyebut bahwa TKA asal Republik Rakyat China (RRC) hanya diprioritaskan untuk dijadikan sebagai tenaga ahli.
Hal tersebut, menurut Marwan, dapat dibuktikan dengan data sebaran TKA di PT. OSS dan PT. VDNI.
“Di VDNI, kita berhasil menemukan 90 persennya hanya lulusan SD, SMP, dan SMA. Sementara S1 dan D3 yang disebut sebagai ahli hanya sekitar 9 persen,” jelas Marwan.
“Untuk di OSS, S1 dan D3 hanya 21 persen. Sisa itu lulusan SD, SMP, dan SMA,” tambah dia.
Maka dari itu, Marwan menyebut, hal tersebut sebagai bentuk penjajahan dari rezim Presiden Jokowi karena tenaga kerja lokal yang memiliki ijazah SD hingga SMA itu sangat berlimpah.
Jadi, menurut Marwan, tenaga kerja lokal pantas menggugat hal tersebut kepada rezim Presiden Jokowi.
“Belum lagi, kita bicarakan soal gaji. Gaji TKA asal Republik Rakyat China (RRC) itu berlipat-lipat dari tenaga kerja lokal. Gaji satpam asal RRC di VDNI saja sudah menembus angka 13 ribu sampai 16 ribu yuan atau sekitar 26 juta rupiah,” pungkasnya. {pikiranrakyat}
