Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan anggota Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi selesai diperiksa sebagai tersangka, Rabu (28/3/2018).
Fayakhun sebelumnya diperiksa sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap dalam pembahasan dan pengesahan RKA-K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. “FA ditahan 20 hari pertama di Rutan KPK,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu sore.
Fayakhun keluar Gedung KPK, Jakarta, dengan rompi oranye tahanan KPK sekitar pukul 17.00 WIB. Dia terus berjalan tenang, dengan salah satu tangan dimasukkan di bagian saku celananya, sembari masuk ke mobil tahanan.
Politisi Golkar itu hanya terseyum kepada awal media saat ditanya seputar penahanan termasuk soal fee dalam proyek tersebut.
Dalam kasus ini, Fayakun diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya. Suap itu diduga merupakan fee atas jasa Fayakhun dalam memuluskan anggaran pengadaan satelit monitoring di Bakamla pada APBN-P tahun anggaran 2016.
Menurut KPK, Fayakhun diduga menerima fee sebanyak 1 persen dari total anggaran proyek Bakamla RI senilai Rp 1,2 triliun. Fee Rp 12 miliar untuk Fayakun itu diberikan Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.
Suap untuk Fayakhun diberikan secara bertahap sebanyak empat kali. Fayakhun juga diduga menerima 300.000 Dollar AS.
