Nomadic Tourism, Konsep Wisata Baru Kemenpar

Nomadic Tourism Kemenpar

Guna mencapai target 17 juta kunjungan wisman di tahun 2018, Kementrian Pariwisata mengusung strategi wisata baru bernama nomadic tourism atau yang lebih biasa dikenal dengan wisata embara. Wisata embara ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan unsur 3A; Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas.

Konsep wisata embara ini juga akan direalisasikan dengan membangun amenitas/akomodasi yang sifatnya dapat berpindah-pindah, dan bentuknya bermacam-macam seperti glamp camp, home pod, atau caravan.

Sedangkan untuk pendukungan aksesibilitas dari wisata embara ini diwujudkan dengan sea plane, yang akan membawa wisman berpindah-pindah dari satu pulau ke pulau yang lain di Indonesia.

Namun, konsep wisata embara baru akan diterapkan di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas atau 10 destinasi Bali Baru.

“Nomadic tourism ini akan dirintis dengan memanfaatkan empat dari 10 destinasi pariwisata prioritas sebagai pilot projectnya yakni Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur”, ungkap Arief Yahya di Jakarta, Senin.

Guna mendukung konsep Nomadic Tourism atau wisata Embara itu, Kemenpar merekomendasikan kepada Kementerian Perhubungan untuk mendukung percepatan deregulasi operasional caravan, seaplane dan juga live abroad terkait solusi izin amenitas wisata embara.

Selain itu, Kemenpar juga menyampaikan rekomendasi terkait deregulasi perizinan pemanfaatan Taman Nasional sebagai lokasi glamp camp wisata embara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tidak hanya itu, Kemenpar juga tengah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi untuk dibangun wisata embara.

Saat ini, Kemenpar tengah memetakan daerah mana saja yang cocok untuk dilibatkan dalam program wisata embara tersebut.

“Kami sedang petakan mana saja wilayah di Indonesia yang cocok sebagai lokasi caravan, glamp camp, dan homepod. Informasi dari Pemerintah Daerah ini nantinya akan menjadi dasar pengembangan nomadic tourism, dan terkait investasinya, akan kami koordinasikan bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)” imbuh Arief Yahya.