Partai Demokrat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan komitmen dalam menolak usul penundaan Pemilu 2024. Hal ini disampaikan Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
“Tunjukkan sikap tegas dan keseriusan komitmen menjaga konstitusi, amanah reformasi, dan demokrasi,” kata Herzaky dalam keterangannya yang diterima JPNN.com pada Sabtu (5/3).
Dia menyebutkan bernegara itu bukan tentang siapa yang kuat dan kebetulan sedang berkuasa, melainkan menjaga komitmen dalam bernegara dan berdemokrasi.
Herzaky juga menyinggung bahwa Indonesia memiliki konstitusi yang berdasarkan pada pembatasan kekuasan.
Pembatasan itu menurut dia diperlukan untuk menjaga agar Indonesia terhindar dari perilaku abuse of power dari para elitenya. “Ingat, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely,” tegasnya.
Alumnus Universitas Indonesia itu mengatakan prinsip tersebut harus dipatuhi untuk menjaga iklim demokrasi di Indonesia tetap kondusif.
“Bukan malah terperosok dalam jurang kemunduran. Lebih baik kita (bangsa, red) fokus jaga komitmen kita kepada konstitusi, demokrasi, dan amanah reformasi,” ujar Herzaky.
Dia juga menegaskan bahwa Demokrat teguh menolak penundaan pemilu, karena gagasan itu mengkhianati konstitusi, amanah reformasi, dan merusak demokrasi.
“Mari kita semua hentikan basa-basi taat pada konstitusi, tetapi di belakang melakukan lobi-lobi dan pendekatan untuk mengubah konstitusi agar sesuai dengan keinginan segelintir orang yang kebetulan berkuasa,” tegasnya.
Herzaky juga menyebutkan lebih baik tenaga yang dimiliki pemerintah Jokowi saat ini digunakan untuk fokus pada pemulihan ekonomi, membantu rakyat yang sedang susah, ketimbang sibuk membahas penundaan pemilu 2024.
“Rakyat menanti realisasi dalam bentuk perilaku nyata, bukan kata-kata pemanis belaka,” pungkasnya. {jpnn}
