Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Irwan, menyatakan kehancuran Orde Lama (Orla) dan Orde Baru (Orba) harus menjadi pelajaran bagi rezim yang lagi berkuasa di tengah usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Sejarah memang tak berulang. Tetapi hancurnya orde lama dan orde baru bisa jadi pelajaran sejarah agar kita bisa melindungi demokrasi Indonesia,” kata Irwan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (14/3).
Dia berkata, penundaan pemilu pada hakikatnya merupakan tindakan yang tidak sehat bagi demokrasi. Ibarat memupuk penyakit sedikit demi sedikit, menurutnya, langkah menunda penyelenggaraan pemilu akan menjadi kompleks dan membunuh demokrasi.
Irwan berkata, pergantian kepemimpinan adalah alat ukur kesehatan demokrasi. Menurut dia, demokrasi bisa sehat karena kaderisasi kepemimpinan terjadi. Ia pun mengingatkan Presiden Joko Widodo agak tidak coba-coba memperpanjang jabatan presiden menjadi tiga periode.
“Jokowi tidak perlu memperpanjang jabatan apalagi coba-coba tiga periode. Kasih kesempatan kaum muda dan milenial untuk memimpin negeri ini,” ucap Ketua DPD Demokrat Kaltim itu.
Dia menambahkan, rakyat ingin pemimpin yang lebih muda dan segar, serta pergantian kekuasaan saat ini. Menurutnya, wacana menunda pemilu harus ditolak dan dihentikan.
“Kaum muda dan milenial sudah waktunya memimpin negeri ini. Perpanjangan kekuasaan sama artinya menunda masa depan pemimpin muda bangsa,” tutur Irwan.
Usul penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 masih menjadi topik perbincangan di tengah masyarakat setelah dilontarkan oleh tiga ketua umum partai politik beberapa waktu lalu.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan hasil hitung empat lembaga survei.
Luhut juga mengklaim pemilih Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan PDIP mendukung wacana tersebut. Meskipun begitu, ketiga partai politik tersebut sudah menyatakan menolak usulan penundaan Pemilu 2024.
Luhut kembali mengklaim rakyat tidak mau uang Rp110 triliun dipakai untuk menyelenggarakan pemilu serentak.
“Nah, itu yang rakyat ngomong. Nah, ini kan ceruk ini atau orang-orang ini ada di Partai Demokrat, ada di Partai Gerindra, ada yang di PDIP, ada yang di PKB, ada yang di Golkar,” klaim dia, dalam siniar di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Jumat (11/3).
Di sisi lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih tetap tunduk pada Konstitusi dan akan menaati pemilu diselenggarakan lima tahun sekali. {cnn}
