Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DRPD DKI Jakarta. Masing-masing anggota DPRD DKI bakal mendapatkan baju dan atribut senilai Rp 16 juta.
“(Sekitar) Rp 16 juta. Rp 16 juta dan ada PPN, keuntungan si tukang jahit,” kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dimintai konfirmasi, Rabu (30/3/2022).
Mujiyono menyatakan pengadaan ini sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan. Selain itu, proses lelangnya dilakukan secara terbuka.
“Harganya sesuai dengan e-budgeting dan dilelang terbuka,” ujarnya.
Politikus Demokrat itu menyampaikan pengadaan pakaian dinas dewan dilakukan rutin setiap tahun. Biasanya, pakaian yang diadakan terdiri dari jas hingga baju khas daerah.
“Lima potong salah satunya yang menjadi ciri khas daerah. Salah satunya baju Betawi,” jelasnya.
Anggaran tersebut juga tercantum dalam situs APBD DKI. Dilihat detikcom, anggaran itu masuk ke pos anggaran Sekretariat DPRD DKI, tepatnya di subkegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut. Berikut rincian lengkapnya:
1. Pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD (Rp 1,32 miliar)
a. Pakaian sipil harian (PSH) sebanyak 212 setel. Harga per setel Rp 2.498.600 dan pajak Rp 52.970.320. Total anggaran Rp 582.673.520.
– Spesifikasi baju: berbahan wol dengan model PSH, harga sudah termasuk ongkos jahit furing
b. Pakaian dinas harian anggota DPRD sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 2.710.200 dan pajak Rp 28.728.120. Total anggaran Rp 316.009.320.
– Spesifikasi baju: berbahan wol
c. Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960.
– Spesifikasi baju: berbahan wol
d. Jasa analisa laboratorium sebanyak tiga sampel. Harga per sampel Rp 396.000 dan pajak Rp 118.800. Total anggaran Rp 1.306.800.
2. Pakaian khas daerah (Rp 423,32 miliar)
a. Pakaian sipil resmi sebanyak 106 setel. Harga per setel Rp 3.630.600 dan pajak Rp 38.484.360. Total anggaran Rp 423.327.960
– Spesifikasi baju: berbahan wol
Sebelumnya, Pemprov DKI menganggarkan Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas dan atribut DPRD DKI Jakarta. Anggaran tersebut berasal dari APBD DKI tahun 2022.
Dilihat dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan LKPP, Selasa (29/3), paket tersebut diberi nama Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD dengan kode 33763197.
“Nama KLPD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Satuan Kerja Sekretariat DPRD. Tahun anggaran 2022,” demikian tertulis dalam situs tersebut.
Situs itu menuliskan spesifikasi pekerjaan adalah pakaian dinas dan atribut DPRD. Ada empat sumber dana yang tertera.
“Produk dalam negeri, ya. Usaha kecil/koperasi, ya,” demikian tertulis dalam situs itu.
“Total pagu Rp 1.746.645.560 (Rp 1,7 miliar),” demikian tertulis di situs tersebut.
Paket itu diperbarui pada 3 Maret 2022. Jadwal pemilihan penyedia dimulai Mei 2022. Pelaksanaan kontrak pada Mei 2022 dengan akhir Desember 2022. Pemanfaatan barang/jasa dimulai Juni 2022 dengan akhir Desember 2022. {detik}
