Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut pertemuan tujuh partai politik yang diwakilkan para elite masing-masing parpol merupakan koalisi baru Partai Golkar.
Diketahui Golkar sendiri saat ini sudah berkoalisi dengan PAN dan PPP di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).
Hal itu menjadi celetukan Zulhas saat para perwakilan masing-masing partai saat sesi foto sebelum melakukan pertemuan internal dan tertutup.
Adapun sesi foto itu dilakukan sesaat para elite duduk di kursi dengan membentuk lingkaran di salah satu ruangan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Tampak dari kiri ke kanan, ada Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Ketum PAN Zulhas, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Waketum NasDem Ahmad Ali, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Sekjen NasDem Johnny G. Plate.
“Hari ini ada koalisi baru Golkar,” celetuk Zulhas, Minggu (8/1/2023).
Celetukan itu belun mendapat respons dari para elite partai yang tengah bergandeng tangan melakukan sesi foto.
“Koalisi baru golkar ini,” ujar Zulhas.
Celetukan kedua kalinya dari Zulhas itu kemudian ditanggapi oleh Plate. Tanggapan itu yang kemudian direspons oleh sejumlah petinggi partai dengan memberikan gestur berkelakar. Bersamaan dengan itu, sesi foto selesai.
“Ini dasar,” ujar Plate menanggapi celetukan Zulhas.
Delapan partai politik di parlemen tegas menolak Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. Mereka kompak menyatakan penolakan itu dalam forum.
Adapun forum pertemuan ketum dan petinggi parpol dilaksanakan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan.
Partai yang hadir di antaranya, Partai Golkar sebagai inisiator, Partai NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN, dan PPP. Sementara itu Partai Gerindra meski tidak hadir, mereka tetap ikut bersama dalam menyikapi penolakan proporsional tertutup. Sedangkan tidak ada keikutsertaan PDI Perjuangan dalam pertemuan atau pernyataan sikap.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto membacakan lima poin yang menjadi kesepakatan. Poin pertama ialah pernyataan sikap menolak sistem proporsional tertutup.
“Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak erareformasi,” kata Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).
Airlangga mengatakan sistem Pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bag idemokrasi Indonesia. Di lain pihak, lanjut Airlangga sistem Pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan partai politik.
“Kami tidak ingin demokrasi mundur,” kata Airlangga membacakan poin satu.
Poin kedua, delapan partai kompak memandanv sistem Pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu.
“Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem,” kata Airlangga.
Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
Poin ketiga, delapan partai politik meminta KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-
undangan.
“Keempat, kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama,” kata Airlangga.
Terakhir poin kelima, delapan partai politik berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.
Sebanyak 8 pimpinan partai politik berkumpul di Hotel Dharmawangsa. Hadir langsung sejumlah ketua umum partai politik, namun ada juga ketua umum yang tidak hadir dan diwakilkan sekretaris jenderal partai maupun wakil ketua umum.
Pantauan Suara.com, ketua umjm yang tidak hadir ialah Ketum NasDem Surya Paloh, Plt Ketua Umum PPP Mardiono. Keduanya terlihat mengirim perwakilan. Sementara itu, belum terlijat perwakilan daei Partai Gerindra.
Sedangkan untuk ketum yang hadir di antaranya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Sementara untuk PPP dihadiri Waketum Amis Uskara, dan NasDem diwakilkan Waketum Ahmad Ali serta Sekjen Johnny G. Plate.(Sumber)
