Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, mengaku dirinya merupakan orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai cagub dan cawagub DKI Jakarta pada 2017.
“Saya adalah orang pertama yang mengusulkan pencalonan Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI di saat-saat akhir sebelum penutupan pendaftaran KPU,” kata Fadli dalam keterangannya, Senin (18/12).
Fadli menjelaskan, dirinya juga yang menyusun perjanjian politik antara pasangan Anies-Sandi dengan Prabowo Subianto dan Habib Salim Segaf.
“Saya pula yang menulis ‘perjanjian politik’ Anies Baswedan dan Sandiaga Uno serta Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) dan Salim Segaf al Jufri (Ketua Majelis Syuro PKS). Selain dengan tulisan tangan, materainya pun darurat pakai ludah saya. Saya menjadi saksi dan pelaku peristiwa itu,” ucapnya.
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) menuturkan bahwa Prabowo adalah sosok berjiwa besar. Dia bahkan sempat menginstruksikan kepada seluruh kader Gerindra untuk ikut membantu Anies tidak hanya tenaga, tetapi juga dana.
“Prabowo berjiwa besar mendukung Anies maju sebagai Gubernur DKI. Prabowo bahkan menginstruksikan seluruh anggota DPR RI, DPRD Provinsi hingga anggota DPRD Kabupaten/Kota Partai Gerindra seluruh Indonesia yang berjumlah ribuan untuk berkontribusi dana (pemotongan gaji) dan hadir ke Jakarta sebagai Tim Pemenangan di setiap kelurahan di DKI Jakarta. Begitu ketatnya persaingan pilgub waktu itu dan alhamdulillah, Anies-Sandi menang. Itulah faktanya,” tandasnya.
Sebelumnya capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyinggung Pilgub 2017 saat membahas soal demokrasi dalam debat pertama capres 2024. Moderator menanyakan menurunnya kepercayaan publik terhadap partai politik, padahal partai politik merupakan pilar penting demokrasi.
Anies lalu menjabarkan masyarakat sebenarnya tidak percaya dengan proses demokrasi, bukan hanya parpol. Salah satu bagian demokrasi ialah adanya oposisi yang bebas mengkritik pemerintah.
“Kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Dan sekarang ujiannya adalah besok. Bisakah pemilu diselenggarakan dengan netralitas, jujur, dan adil. Jadi persoalan demokrasi kita jauh lebih luas dari sekadar persoalan pada parpol,” kata Anies.
Saat menanggapi omongan Anies itulah Prabowo menyinggung Pilgub DKI 2017. Pada Pilgub tersebut, salah satu partai yang mengusung Anies ialah Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.
Bagi Prabowo, keberhasilan Anies menjadi Gubernur DKI menunjukkan demokrasi di Indonesia berjalan dengan baik. Sebab saat itu Gerindra posisinya sebagai oposisi.
“Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur,” kata Prabowo.(Sumber)
