Komisi XI DPR RI mengecam ketidakseimbangan kontribusi Apple terhadap perekonomian Indonesia. Meski meraih pendapatan lebih dari Rp30 triliun di Indonesia, perusahaan teknologi asal Amerika Serikat (AS) ini belum memenuhi total komitmen investasinya.
Berdasarkan audit, Apple harus memenuhi kurang lebih Rp300 miliar lagi dari total komitmen investasi sebesar Rp1,7 triliun. Angka tersebut untuk mendukung perkembangan ekonomi nasional.
“Ini bukan hanya soal angka, tapi soal keadilan. Dengan pendapatan sebesar itu, Apple seharusnya memberikan kontribusi nyata yang sebanding untuk mendukung pembangunan ekosistem teknologi dan digital di Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri dalam keterangan persnya, Sabtu (16/11/2024).
Hanif menilai, kontribusi Apple yang minim menunjukkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap negara tempat mereka meraup keuntungan besar.
Untuk itu, Hanif meminta pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah tegas terhadap Apple. Salah satunya dengan memanggil pihak Apple untuk menjelaskan soal adanya ketimpangan tersebut.
Selain itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang insentif dan kebijakan investasi asing, agar perusahaan yang mendulang keuntungan besar di Indonesia diwajibkan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan.
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia harus menyusun regulasi yang mendorong redistribusi ekonomi, seperti peningkatan local content requirement (TKDN) untuk produk yang dipasarkan di Indonesia.
“Jika Apple tidak segera merealisasikan komitmennya, bahkan memperbesar kontribusinya, maka pemerintah harus mempertimbangkan langkah tegas, termasuk evaluasi regulasi perdagangan dan investasi untuk perusahaan asing,” lanjutnya.
Komisi XI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu ini agar kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama, bukan sekadar keuntungan bagi perusahaan global.
(Sumber)
