Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia meminta wacana pemerintah menggelar HUT ke-80 RI di Jakarta tak dikaitkan dengan persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Berbeda dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto berencana gelaran HUT kali ini tak lagi di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan berbagai pertimbangan.
“Kita itu jangan terlalu berpikir melampaui batas kewenangan. Tentang HUT itu kan kewenangan pemerintah, apapun yang diputuskan jangan dikaitkan dengan urusan seolah-olah IKN di nomor kesekiakan, enggak dong,” ujar Bahlil saat ditemui di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2025).
Ia menilai banyak pertimbangan dari pemerintah terkait transportasi, tempat tinggal mengapa akhirnya tak lagi digelar di IKN. Terlebih, sebelumnya pemerintah menyadari adanya keterbatasan gelaran HUT ke-79 RI di sana.
“Kita kemarin waktu upacara di IKN di 2024 itu sangat terbatas. Karena fasilitasnya memang yang harus kita butuh siapkan dengan baik. Nah ini kan tahun pertamanya Pak Presiden, Pak Prabowo. Jadi mau di IKN atau mau di Jakarta enggak usah dipersoalkan lah ya,” tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Dede Yusuf menilai, upacara 17 Agustus 2025 yang merupakan rangkaian perayaan HUT ke-80 RI, berlangsung di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim).
Politikus senior Partai Demokrat itu, menyebut, perayaan HUT ke-80 RI, merupakan implementasi dari efisiensi anggaran.
“Kalau menurut saya enggak ada masalah kenapa? kita bayangkan efisiensi, ribuan orang harus diterbangkan ke sana di tengah anggaran yang saat ini kita lagi tahu kondisinya, menurut saya itu tidak akan efisien, tapi kalau dilakukan di sini itu akan efisien. Jadi saya melihat dari sudut pandang efisiensi lebih baik di Jakarta,” ujar Dede di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Lebih lanjut, dia menegaskan, perayaan HUT ke-18 RI yang digelar di luar Jakarta, membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karena itu, dia mengatakan perayaan kemerdekaan RI sudah selayaknya tidak digelar di IKN.
“Kalau di sana kan ingat enggak dulu, harus membangun wah sekian ribuan orang datang ke sana, nah jadi kalau menurut saya dari sisi efisiensi menurut saya untuk 17 Agustus ini bisa dilakukan di Jakarta saja,” tegas dia.(Sumber)
