Isu kudeta terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin santer terdengar. Isu ini diduga datang dari kalangan pendukung Joko Widodo (Jokowi) yang merasa tidak puas dengan sejumlah langkah Prabowo, yang dinilai mulai “membelot” dari titah politik Jokowi.
Sejumlah keputusan Prabowo dianggap sebagai manuver berani, misalnya pembatalan pencaplokan empat pulau Aceh oleh Pemerintah Sumatera Utara yang disebut-sebut atas instruksi Jokowi melalui Mendagri Tito Karnavian, pemberian abolisi kepada Tom Lembong, amnesti kepada Hasto Kristiyanto, serta mulai dibidiknya para pendukung Jokowi dalam kasus hukum.
Meski di depan publik Prabowo masih terlihat mesra dengan Jokowi dan keluarganya—bahkan sering menunjukkan sikap hormat dengan memeluk cucu Jokowi, Jan Ethes—namun di balik layar, ada kemungkinan Prabowo ingin melepaskan diri dari bayang-bayang sang mantan presiden.
Terbelenggu Oligarki
Selama Prabowo masih berlindung di balik kekuatan Jokowi dan oligarki taipan, mustahil ia bisa leluasa menjalankan kebijakan pro-rakyat. Kekuasaan Prabowo hanya akan menjadi simbol, sementara kebijakan riil tetap dikendalikan oleh jaringan lama Jokowi dan oligarki ekonomi.
Bila kondisi ini terus berlangsung, maka:
-Prabowo hanya akan menjadi presiden boneka yang tidak punya kewenangan penuh.
-Kebijakan krusial akan terus diintervensi dan diganggu oleh kepentingan Jokowi maupun oligarki.
-Gaya pemerintahan akan melanjutkan pola Jokowi yang sudah gagal menata negara.
-Hukum tetap tumpul, sementara korupsi semakin merajalela.
-Rakyat terus menjadi korban pemerasan dan penindasan pejabat yang serakah.
Jika pada akhirnya Prabowo benar-benar dikudeta, maka posisinya akan tragis: dibuang Jokowi sekaligus dimusuhi rakyat.
Jalan Kembali ke Rakyat
Karena itu, pilihan kembali bersama rakyat adalah opsi terbaik bagi Prabowo, meski konsekuensinya berat. Ada lima langkah utama yang harus diambil:
1. Menjadikan rakyat sebagai tujuan utama kebijakan, bukan penguasa atau oligarki.
2. Berdiri tegak sebagai presiden, tanpa tunduk pada intervensi kekuatan mana pun.
3. Memutus mata rantai intervensi Jokowi, termasuk mencopot menteri-menteri titipan dan menghentikan peran buzzer politik.
4. Berani mengambil sikap terhadap Gibran, yang kerap dipandang sebagai tangan kanan Jokowi dan ancaman terhadap posisi presiden.
5. Menegakkan hukum yang adil, dengan orientasi pada kejujuran, kebenaran, moral, dan etika tanpa pandang bulu.
Jika langkah-langkah itu dijalankan dengan dukungan orang-orang kredibel, profesional, jujur, dan berintegritas, rakyat Indonesia masih bisa berharap ada perbaikan signifikan. Namun bila Prabowo memilih tetap menjadi pion Jokowi, maka bangsa ini hanya akan semakin terpuruk: rakyat makin sengsara, sementara pejabat korup terus berpesta pora di atas penderitaan rakyat.
Oleh: Sholihin MS (Pemerhati Sosial dan Politik)
Bandung, 26 Shafar 1447 H
