PDIP menegaskan kritiknya terhadap wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD. Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab, menyatakan persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa “mengamputasi” hak pilih masyarakat.
“PDI Perjuangan yakin (untuk mengatasi) persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” tegas Mujab dalam konferensi pers di hari kedua Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Minggu (11/1/2026).
Mujab mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah memberikan sinyal kuat terkait posisi partai dalam pidato pembukaan Rakernas. Megawati mengibaratkan kondisi demokrasi Indonesia saat ini seperti senam Poco-Poco yang bergerak maju dan mundur.
“Bu Mega sudah memberikan hint sedikit, ‘Kok demokrasi kita tuh kayak senam Poco-Poco, ya?’. Semalam saya cek di YouTube, senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDIP, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur,” jelasnya.
Menurut Mujab, momentum pengkajian ulang sistem Pilkada akan menjadi ujian bagi Indonesia, apakah demokrasi ingin berkembang atau justru mengalami kemunduran.
Senada dengan Mujab, politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro, menekankan pentingnya kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat, yang hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.
“Bagaimana seorang pemimpin bisa merasakan keresahan rakyatnya, kalau rakyat tidak kenal siapa dia? Jika dia sadar hanya dipilih oleh segelintir orang di DPRD, bukan oleh mayoritas rakyat, maka sulit mengharapkan masalah rakyat bisa selesai,” kata Seno.
Seno menambahkan, bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi (how to win), tetapi bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah (how to govern).
“Rakyat sudah menghadapi banyak kesulitan hidup. Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sikap resmi PDIP terkait sistem Pilkada akan diumumkan secara formal melalui rekomendasi hasil Rakernas I pada Senin (12/1/2026)(Sumber)
