PDIP menyiapkan isu ekologis sebagai amunisi baru di gelanggang politik nasional. Dalam rekomendasi Rakernas I 2026, partai banteng moncong putih menegaskan pencegahan bencana dan krisis iklim sebagai prioritas yang harus segera dikerjakan pemerintah.
Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham, menyebut program “Merawat Pertiwi” adalah garis perlawanan partai terhadap kebijakan pembangunan yang dianggap mengabaikan keselamatan rakyat.
“Berpijak pada Pancasila dan ajaran Trisakti Bung Karno, Partai memandang manusia dan alam adalah satu kesatuan kehidupan, sehingga pembangunan yang merusak lingkungan, merampas ruang hidup Rakyat, dan mengorbankan generasi mendatang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita kemerdekaan dan amanat konstitusi,” ujarnya di Beach City International Stadium, Jakarta, Senin (12/1/2026).
PDIP meminta pemerintah berhenti gagap menghadapi bencana. Mulai manajemen mitigasi, integrasi teknologi peringatan dini, hingga kesiapan tanggap darurat dinilai wajib diperkuat.
Diingatkan juga, negara tidak boleh hanya muncul saat bencana menjadi headline. Pemulihan pascabencana harus menjadi bukti negara hadir.
PDIP juga menyorot efek krisis iklim yang makin kejam: kekeringan, banjir, longsor, pulau tenggelam, kebakaran hutan, dan ancaman pangan.
Karena, kata dia, energi fosil dituding sebagai akar pemanasan global, partai mendesak pemerintah menepati janji penurunan emisi sesuai Protokol Kyoto, Persetujuan Paris, hingga Fakta Iklim Dubai.
“Ketidakseriusan di dalam melaksanakan kesepakatan tersebut akan semakin memperparah pemanasan global dan krisis iklim yang mengancam kelangsungan bumi dan kehidupan manusia,” tegas Jamaluddin.(Sumber)
