Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, mempertanyakan ketidaksinkronan pernyataan antara Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin terkait isu pengajuan lintasan udara atau overflight yang diminta oleh Amerika Serikat.
Melalui akun media sosialnya, Guntur Romli menyoroti pernyataan Menlu Sugiono yang menyebut bahwa pengajuan lintas udara dari pihak Amerika Serikat masih dalam proses pembahasan. Namun di sisi lain, Menhan Sjafrie justru menegaskan bahwa tidak ada perjanjian terkait overflight tersebut.
“Menlu bilang masih dibahas. Menhan bilang tidak ada perjanjian. Kenapa sih gak sinkron?” tulis Guntur Romli dalam unggahannya, Jumat (24/4/2026).
Ia menilai, apabila kebijakan tersebut berpotensi melanggar kedaulatan negara serta memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, seharusnya pembahasan itu tidak perlu dilanjutkan.
“Lagian kalau berpotensi melanggar kedaulatan dan bikin ribut dengan negara-negara tetangga, ngapain masih dibahas?” lanjutnya.
Menurut Guntur, persoalan ini bukan sekadar soal teknis diplomasi, tetapi menyangkut prinsip dasar kedaulatan nasional yang tidak boleh dinegosiasikan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
Sebelumnya, isu ini mencuat setelah muncul informasi mengenai proposal dari Amerika Serikat terkait izin lintasan udara di wilayah Indonesia. Menlu Sugiono menyebut usulan tersebut masih dalam tahap pembahasan, sementara Menhan Sjafrie menegaskan tidak ada perjanjian resmi yang telah dibuat.
Perbedaan narasi dari dua pejabat penting negara ini pun memunculkan pertanyaan publik mengenai arah kebijakan pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional.
